50 Persen Bansos Salah Sasaran, Penerima Bakal Dicek lewat Data Kendaraan hingga Tanah

Pemerintah terus membenahi karut-marut penyaluran support sosial (bansos) nan kerap meleset dari target. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Pemerintah terus membenahi karut-marut penyaluran support sosial (bansos) nan kerap meleset dari target. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital nan terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah ini diambil untuk memastikan instrumen perlindungan negara bagi penduduk miskin dan rentan betul-betul akurat.

Kondisi di lapangan saat ini dinilai memerlukan intervensi teknologi. Berdasarkan perkiraan pada 2024, tingkat salah sasaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyentuh nomor nyaris 50 persen. Akar masalah utamanya terletak pada pedoman info nan tetap terfragmentasi sehingga memicu plagiatisme sekaligus inkonsistensi.

Padahal, program perlindungan untuk masyarakat ini sudah melangkah selama bertahun-tahun. Untuk menyudahi persoalan menahun tersebut, pemerintah mengangkat skema Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai tulang punggung penyaluran bantuan. Sistem baru ini dinilai bakal membawa perubahan signifikan dibandingkan metode pendataan bansos pada masa lalu.

"Jadi apa nan membedakan bansos hari ini dengan bansos-bansos sebelumnya? Itulah nan tadi disampaikan adanya DPI, Digital Public Infrastructure. Ada tiga bagian, ada Digital Identity, Data Exchange, dan Digital Payment," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Teknologi Pemerintah Digital (TPD) Komdigi, Mira Tayyiba, dalam media briefing di Jakarta, Senin (18/5/2026).