Airlangga Pastikan Ekspor Satu Pintu Lewat BUMN DSI Tetap Jalan

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian memastikan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap jalan.

Airlangga memastikan kebijakan ini dijalankan berjenjang mulai masa transisi pada 1 Juni 2026 hingga efektif bertindak 1 Januari 2027.

"Tidak ada nan delay (Pada 1 Januari 2027). Ini tim kita sudah berlakukan 1 Juni, hanya ada tahapannya. Tiga bulan pertama apa,nanti tiga bulan kedua apa, kemudian 1 Januari apa," ujarnya ujar Rosan di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/52026).

Saat ditanya soal kepastian perusahaan nan telah mempunyai perjanjian kerja sama ekspor sebelum patokan diterapkan, Airlangga memastikan perjanjian tersebut tetap bisa dijalankan. Hanya mulai Juni 2026, kudu ada pelaporan aktivitas tersebut ke DSI.

"Memang semua perjanjian dihargai. Tetapi kan proses pelaporannya kudu dilakukan. Selama ini kan nggak ada proses pelaporan ya," ujar Airlangga

Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan perihal serupa. Di mana Airlangga menjelaskan, pada paruh kedua tahun ini seluruh transaksi ekspor produk SDA mengenai tetap dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli (buyer). Namun, pelaporan alias pengarsipan ekspor produk sudah mulai disampaikan kepada DSI.

"Ekspor tetap dilakukan perusahaan dengan buyer, namun pengarsipan ekspor sudah dilakukan melalui BUMN ekspor dan ini bakal dilakukan secara berjenjang sampai 31 Desember," ujar Airlangga dalam sosialisasi kebijakan ekspor SDA strategis di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Baru pada tahap berikutnya, seluruh proses transaksi ekspor mulai dari perjanjian hingga pembayaran bakal dilakukan oleh DSI. Rencananya, tahap tersebut diterapkan penuh paling lambat mulai Januari 2027.

"Kemudian tahap kedua penerapan kelak paling lambat secara penuh 1 Januari 2027. Ekspor dilakukan oleh BUMN ekspor dan seluruh proses transaksinya dilakukan oleh BUMN ekspor," jelas Airlangga.

(hrp/hns)