Alasan Luke Thomas Jadi Dirut DSI: Berpengalaman-Bisa Bahasa Indonesia

Jakarta -

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anangata Nusantara (Danantara) menunjuk Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Perusahaan ini bakal menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan unik mengelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Penunjukan Thomas didasarkan pada pengalamannya memimpin sejumlah perusahaan multinasional. Diketahui, Thomas sebelumnya sempat menjabat sebagai kepala di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

"Kita kan memandang banyak pertimbangan juga, ini kan lebih dari track record-nya juga dan dia kan sangat memahami juga pengamalan sebelumnya baik di perusahaan multinasional, di Vale, dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga lantaran kebetulan istrinya memang orang Indonesia," terang CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani di Kompleks Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/52026).

Menurutnya, Thomas berilmu di sektor perdagangan dan pertambangan. Selain itu, Thomas juga disebut mempunyai jejaring nan luas mengingat pengalamannya memimpin banyak perusahaan.

"Pengalaman trading-nya ada, mineral ada, jadi ketua di banyak perusahaan mineral. Jadi, dan network-nya juga baik, dan krusial juga kita lihat selama ini di Danantara juga bekerjanya juga sangat-sangat baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, DSI merupakan entitas upaya nan bakal mengatur tata kelola ekspor komoditas SDA. Pembentukannya menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PP ini dibentuk dengan tujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Lewat kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN nan ditunjuk pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut DSI telah dibentuk oleh BPI Danantara. Pembentukan DSI sebagai upaya untuk kontrol pengawasan atas ekspor devisa SDA komoditas strategis. Tak hanya itu, upaya ini juga membangun validitas dan integritas info perdagangan.

Menurutnya, langkah ini mempunyai dua berakibat positif. Pertama untuk memperkuat kontrol terhadap DHE nan berpengaruh pada stabilitas nilai tukar dan transaksi melangkah neraca pembayaran. Kedua, mendorong optimasi daripada penerimaan negara melalui pajak, bea keluar maupun PNBP SDA.

"Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga nilai tukar dengan persediaan devisa nan lebih besar," ungkap Airlangga dalam konvensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Saksikan Live DetikSore:

(ahi/ara)