Ali Al Zaidi: Taipan Perbankan Calon PM Irak Pilihan Donald Trump

Ali Al Zaidi.(Al Jazeera)

SEORANG taipan Irak nan kurang dikenal berjulukan Ali Al Zaidi muncul sebagai calon perdana menteri Irak berikutnya dengan support Presiden AS Donald Trump. Trump telah mengundang pengusaha tersebut ke Washington dan mengatakan AS mendukungnya sepenuhnya.

Dukungan Gedung Putih tersebut disertai dengan tuntutan agar Zaidi mengecualikan milisi nan didukung Iran dari pemerintahan Irak berikutnya dan membatasi pengaruh Teheran di Baghdad.

Ia pernah menghadapi tekanan serupa dari AS sebelumnya. Zaidi mempunyai bank nan dilarang oleh Departemen Keuangan AS untuk melakukan transaksi dolar pada 2024 lantaran dicurigai melakukan upaya dengan seorang pemimpin milisi nan mengenai dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Ini dikatakan para pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS.

Sebagai tokoh politik nan tidak dikenal dan belum pernah memegang jabatan, Zaidi adalah pilihan kompromi setelah Trump memperingatkan bahwa dia bakal memutus support AS kepada Irak ketika Nouri al-Maliki, mantan perdana menteri nan dekat dengan Iran, diajukan untuk kedudukan tersebut pada Januari setelah berbulan-bulan perebutan kekuasaan politik. The Coordination Framework (Kerangka Koordinasi), koalisi Irak nan didominasi oleh faksi politik Syiah pro-Iran, menunjuk Zaidi pada akhir bulan lalu.

Para pejabat Irak berkonsultasi dengan AS dan Iran sebelum mengumumkan pencalonan tersebut, kata para pejabat Irak. Zaidi menerima panggilan telepon dari Trump dan presiden Iran, Masoud Pezeshkian. 

Ia tetap berupaya untuk membentuk koalisi di Parlemen Irak nan bakal memilihnya untuk menjabat dalam beberapa minggu mendatang. Ia berbareng dengan para calonnya untuk memimpin kementerian-kementerian Irak.

Jenderal Esmail Qaani, seorang perwira tinggi Garda Revolusi Iran, selama kunjungannya ke Baghdad pada Minggu (10/5) mendesak para pejabat Irak untuk tidak mengucilkan para pemimpin milisi dari pemerintahan alias berupaya melucuti senjata kelompok-kelompok tersebut, kata seorang pejabat senior Irak.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan AS sedang mencari tindakan konkret terhadap milisi-milisi tersebut. Menurut AS, milisi tersebut melakukan 600 serangan terhadap akomodasi diplomatik dan militer AS di Irak sejak perang AS-Israel dengan Iran dimulai. Pemerintah AS menangguhkan transfer pendapatan penjualan minyak Irak dalam dolar dan support keamanan ke Baghdad selama perang.

Bagi Zaidi, kata para analis, tuntutan Gedung Putih agar dia menangani milisi menimbulkan akibat politik nan sangat besar. Milisi muncul selama pendudukan AS di Irak dan kemudian membantu AS mengalahkan ISIS. 

Sejak itu, mereka meningkatkan cengkeraman Teheran pada politik dan ekonomi Irak, termasuk bank-banknya, dengan menggunakannya untuk memperoleh dolar AS, sering kali melalui transaksi curang. Upaya apa pun untuk melucuti senjata mereka alias mengurangi pengaruh mereka dapat memicu respons kekerasan, kata para analis.

"Kenyataannya ialah kelompok-kelompok milisi cukup mengakar dalam negara Irak dan sistem ekonominya. Terlepas dari siapa perdana menterinya, bakal menjadi proses nan menantang dan cukup panjang untuk mulai mengurangi pengaruh kelompok-kelompok tersebut," kata Victoria Taylor, nan mengawasi kebijakan Irak sebagai pejabat Departemen Luar Negeri selama pemerintahan Biden dan sekarang berada di Atlantic Council, lembaga think tank di Washington.

Zaidi mengumpulkan kekayaan pribadi di bagian perbankan, penyiaran satelit, dan perjanjian pemerintah, mendirikan Bank Islam Al Janoob satu dasawarsa lampau serta Al Awees, importir komoditas pertanian untuk Kementerian Perdagangan Irak.

Keputusan Departemen Keuangan untuk melarang Al Janoob dari sistem dolar pada 2024 didasarkan pada info intelijen bahwa bank tersebut kemungkinan mempunyai hubungan dengan seorang pemimpin milisi berjulukan Shibl Al Zaidi, kata para pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS. 

Ia dikenai hukuman oleh AS pada tahun 2018 lantaran dugaan keterlibatan dengan Garda Revolusi Iran dan lantaran hubungannya dengan Hizbullah, milisi nan didukung Iran di Libanon.

Faktor lain dalam keputusan Departemen Keuangan, kata para pejabat saat ini dan mantan pejabat AS, adalah info bahwa bank tersebut kemungkinan mempunyai hubungan dekat dengan Kataib Hizbullah, milisi nan bertempur melawan pasukan Amerika selama bertahun-tahun dan ditetapkan AS sebagai golongan teroris.

Ali Al Zaidi tidak menanggapi pertanyaan dari The Wall Street Journal. Ketua Al Janoob, Mazen Ahmed, mengatakan bank tersebut menyadari tuduhan-tuduhan ini dari Departemen Keuangan bahwa bank tersebut mempunyai hubungan dengan Shibl Al Zaidi dan Kataib Hizbullah tetapi tetap menyatakan bahwa tuduhan tersebut salah dan berasas rumor dan spekulasi.

Ia menambahkan bahwa atas permintaan Departemen Keuangan, bank tersebut membikin beberapa tinjauan independen atas operasinya nan menemukan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menolak untuk memberikan salinan tinjauan tersebut.

Ali Al Zaidi mempunyai 9,90% saham bank dan, berbareng personil family lain, mengendalikan kebanyakan sahamnya. Ia, "Tidak mempunyai peran alias tanggung jawab langsung dalam operasi bank dan tidak mempunyai peran tersebut sejak 2019," ketika dia mengundurkan diri sebagai ketua, kata Ahmed. Baik perdana menteri terpilih maupun Al Janoob tidak berada di bawah hukuman resmi AS.

Seorang ahli bicara Shibl Al Zaidi mengatakan, "Tidak ada hubungan politik alias komersial," antara dia dan perdana menteri terpilih.

Keduanya pun tidak mempunyai hubungan family melalui pernikahan. Keduanya adalah personil suku Al Zaidi nan mempunyai sekitar 300.000 anggota, kata ahli bicara, Hasam Al Rubaie.

Shibl Al Zaidi adalah sekretaris jenderal golongan milisi nan didukung Iran berjulukan Kataib Al-Imam Ali, golongan teroris nan ditetapkan oleh AS. Markas dan pangkalan mereka berulang kali menjadi sasaran serangan udara AS pada Maret dan April.

Ia bekerja sebagai koordinator finansial antara Pasukan Quds, sayap Garda Revolusi Iran, dan milisi di Irak, menurut Departemen Keuangan pada tahun 2018 ketika menjatuhkan hukuman kepadanya. Ditambahkan bahwa ia, "Membantu memfasilitasi investasi Irak," untuk Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds nan tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS tahun 2020 di dekat Baghdad nan diperintahkan oleh Trump.

"Tidak ada bukti nan mendukung klaim ini. Hubungan dengan Qassem Soleimani terbatas pada bagian militer," kata Rubaie.

Shibl Al Zaidi tetap menjadi tokoh berpengaruh, berjumpa secara terbuka dengan pejabat senior Irak. Laporan tahun 2025 oleh Washington Institute for Near East Policy menggambarkannya sebagai salah satu pemimpin milisi nan paling aktif secara komersial dan kaya.

Selain perannya dalam milisi, dia ketua Aliansi Khadamat, partai politik nan memenangkan sembilan bangku di parlemen Irak November lampau dan bagian dari koalisi Kerangka Koordinasi nan mencalonkan Ali Al Zaidi, kata Rubaie, ahli bicara Khadamat. Khadamat mendukung pencalonan tersebut.

Al Janoob adalah salah satu dari lebih dari dua lusin bank Irak nan dilarang oleh Departemen Keuangan pada tahun 2023 dan 2024 untuk menerima dolar dari Bank Sentral Irak lantaran kekhawatiran bahwa milisi mentransfer mata duit asing tersebut ke Iran alias menggunakannya untuk mendanai aktivitas mereka, kata para pejabat. Larangan tersebut tetap berlaku.

"Departemen Keuangan telah bekerja sama erat dengan rekan-rekan mereka di Irak untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap ancaman finansial ilegal, termasuk pencucian duit dan pendanaan terorisme kepada milisi nan berkawan dengan Iran," kata seorang ahli bicara Departemen Keuangan menanggapi pertanyaan tentang Shibl Al Zaidi dan Al Janoob.

Keputusan untuk memblokir Al Janoob merupakan pukulan bagi Baghdad lantaran bank tersebut menangani pembelian komoditas internasional oleh perusahaan lain Zaidi, Al Awees, untuk program keranjang makanan Irak, ialah pengedaran bulanan pemerintah berupa tepung, beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lain kepada nan membutuhkan.

Larangan tersebut terutama menakut-nakuti impor beras Irak nan besar dari produsen AS, tetapi Departemen Keuangan dan pejabat Irak merancang solusi nan memungkinkan Al Awees untuk terus membeli beras Amerika menggunakan euro, bukan dolar AS. (WSJ/I-2)