Analis Beri Catatan soal Kerja Sama Pertahanan RI-AS dalam MDCP

Jakarta, CNN Indonesia --

Analis pertahanan dari Lab45 Christian Guntur Lebang memberi sejumlah catatan terhadap kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kerangka Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

MDCP disepakati usai Menteri Urusan Perang Amerika Serikat (AS) dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin berjumpa di Pentagon, Washington DC pada Senin (13/4) lalu.

MDCP mempunyai tiga pilar utama nan dilaksanakan berasas prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional.

Pertama, modernisasi militer dan penguatan kapasitas, kedua, training dan pendidikan militer ahli dan ketiga, latihan serta kerja sama operasional.

Guntur mengatakan pilar pertama mengenai modernisasi militer dan penguatan kapabilitas adalah nan paling krusial dan membawa dimensi baru nan belum banyak dieksplorasi.

Ia menyebut pada arsip MDCP, disebut Amerika Serikat dan Indonesia secara definitif menargetkan pengembangan berbareng (co-developing) teknologi pertahanan asimetris generasi berikutnya, khususnya di ranah maritim, bawah permukaan laut (subsurface), dan sistem otonom.

Menurutnya, perihal itu adalah lompatan strategis nan mengubah pola hubungan dari sekadar transaksi jual-beli senjata menjadi kerja sama riset dan industri teknologi tinggi.

"Ini juga bisa dipahami sebagai upaya memperkuat industri pertahanan Indonesia terlepas dari realisasinya kelak bagaimana, misal jika kita memandang kompleksitas produksi berbareng KFX dengan Korea Selatan," kata Guntur saat dihubungi, Kamis (16/4).

Sementara mengenai pendidikan militer profesional, menurut dia, poin kesepakatan itu memperdalam fondasi hubungan nan sudah cukup kuat antara kedua negara.

"Penekanan pada ekspansi 'pelatihan pasukan unik gabungan' dan pembentukan 'ikatan alumni pertahanan' adalah praktik normal dalam defense diplomacy," katanya.

Ia menyoroti pilar ketiga ialah latihan dan kerja sama operasional. Menurutnya poin itu mempunyai celah paling rentan dan rawan berkembang menjadi masalah kedaulatan.

Dalam paragraf penjelasan arsip MDCP, disebut kerja sama operasional mencakup support pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan (MRO) untuk meningkatkan kesiapan operasional.

"Celahnya berada pada penerapan dari kesepakatan ini. Kerja sama operasional tingkat tinggi dan akomodasi MRO pasti memerlukan akses logistik, transit armada, dan perlintasan ruang udara nan terkonsolidasi dan tanpa gangguan," katanya.

Guntur mengatakan tanpa batas norma nasional nan ketat, pilar operasional itu sangat berpotensi digunakan oleh militer AS sebagai payung legal untuk menuntut akses lintasan dan akomodasi transit pada markas militer Indonesia.

"Aturan ini bisa jadi bakal mendatangkan kritikan publik, selayaknya obrolan mengenai permintaan blanket overflight access oleh AS ke Indonesia, nan sebenarnya tidak masuk ke dalam MDCP itu sendiri," katanya.

Indonesia condong ke AS?

Guntur menilai secara fungsional, kemunculan MDCP itu memang menunjukkan kecondongan operasional Indonesia nan semakin mendekat ke arah AS.

Meski, kata dia, secara politis perjanjian itu seperti meniru preseden India melalui status Major Defense Partner (MDP) pada 2016 untuk mendapat teknologi pertahanan AS tanpa kudu terkunci dalam pakta aliansi pertahanan, demi mempertahankan strategic autonomy dan doktrin Bebas Aktif.

"Namun, meresmikan kemitraan pertahanan tingkat tinggi ini di tengah berkecamuknya Perang AS-Iran menciptakan akibat persepsi geopolitik Indonesia mendekat ke satu sisi," kata Guntur.

Menurutnya, jika celah kerja sama operasional dalam MDCP, seperti support akomodasi MRO alias kelonggaran transit, diaplikasikan ketika terjadi bentrok terbuka di area Indo-Pasifik, status bebas aktif Indonesia bisa jadi tidak bakal diakui oleh pihak lawan.

Ia mengatakan Indonesia bakal sangat rentan diklasifikasikan sebagai belligerent (pihak kombatan) nan aktif memfasilitasi pergerakan militer AS, memicu skenario terburuk di mana wilayah negara menjadi sasaran serangan balasan.

"Selayaknya negara-negara netral di jazirah Arab nan sekarang turut menghadapi serangan drone dari Iran terutama lantaran wilayah udara alias fasilitasnya digunakan oleh armada militer Amerika Serikat," kata dia.

(yoa/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]