Andrie Yunus Tulis Surat, Minta Koalisi Sipil Dorong Pembentukan TGPF

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menulis surat nan berisi pesan terhadap masyarakat sipil agar mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras.

Surat tersebut ditulis tanggal 3 dan 5 April 2026, dibacakan oleh Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie Yunus nan terdiri dari sejumlah tokoh bangsa di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Dalam surat itu, Andrie mengatakan penyiraman air keras oleh personil Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI merupakan upaya percobaan pembunuhan terhadap dirinya.

Kata dia, teror tersebut juga bukan hanya corak serangan terhadap dirinya belaka, melainkan untuk menciptakan politik ketakutan bagi aktivitas masyarakat melawan penindasan dan menolak militerisme.

"Oleh lantaran itu, saya meminta kawan-kawan untuk mendorong Tim Gabungan Pencari Fakta independen nan melibatkan banyak unsur," tulis Andrie dalam surat tersebut.

"Harapannya hasil TGPF independen bisa menelusuri tokoh tidak hanya berakhir pada pelaku lapangan, namun juga termasuk tokoh intelektual untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban norma melalui peradilan umum," sambungnya.

Andrie menegaskan pengungkapan kasus penyiraman air keras menjadi tanggung jawab negara melalui perangkat hukumnya.

Andrie keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan norma dilakukan melalui peradilan militer nan selama ini menjadi sarang impunitas prajurit pelaku pelanggaran HAM.

"Saat ini KontraS berbareng dengan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan sedang mengusulkan gugatan uji materiil terhadap UU TNI. Titik tekan kami dalam gugatan ini memastikan bahwa ekspansi pengaruh militer dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi kudu dihentikan," tulis Andrie.

"Sejak awal, revisi UU 3/2025 menerabas itu semua termasuk berkhianat pada TAP MPR 6 dan 7 Tahun 2000 dan Konstitusi. Perluasan peranan militer dalam kehidupan sipil hanya bakal melahirkan kekerasan dan menciptakan rasa ketakutan di penduduk sipil," lanjutnya.

Pada hari ini, di instansi KontraS, sejumlah tokoh bangsa nan terdiri dari Sukidi, Karlina Supeli, Busyro Muqoddas, Halida Hatta, Pendeta Jacky Manuputty, Zumrotin Susilo, Marzuki Darusman, hingga Lukman Hakim Saifuddin membacakan pesan kebangsaan mengenai kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

Mereka mengatakan Andrie adalah wajah dari generasi baru bangsa Indonesia nan lahir di era kebebasan dan tumbuh dalam kerakyatan digital.

Andrie, seperti ratusan ribu anak muda Indonesia tumbuh dalam Republik nan mengaku hendak menuju Indonesia emas, justru menjadi korban kekerasan nan dilakukan oleh TNI.

Mereka memandang Andrie sebagai manifestasi cita-cita merdeka manusia Indonesia sebagaimana nan diharapkan oleh Mohammad Hatta. Generasi seperti Andrie tumbuh dengan kesadaran bahwa mencintai negeri bukan berfaedah tak bersuara pada ketidakadilan, melainkan berani menyuarakannya meski akibat kekerasan dan teror terus mengintai.

"Serangan kepada Andrie adalah serangan untuk kita semua. Serangan ini menunjukkan indikasi sistemik dari budaya kekerasan negara terhadap kritik, akuntabilitas, dan koreksi publik," ucap mereka.

Andrie Yunus disiram air keras pada sekitar tiga pekan lampau setelah mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berjudul "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".

Polisi sempat mengumumkan inisial dua tersangka, namun di waktu nan berbarengan TNI juga menyampaikan sudah menahan empat orang dari BAIS TNI selaku pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie. Mereka adalah NDP, SL, BHW, dan ES.

Sementara itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) nan terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie melibatkan sedikitnya 16 orang. TAUD menyebut ini sebagai operasi intelijen.

Tanpa dasar norma dan argumen nan jelas, polisi menyatakan sudah melimpahkan penanganan perkara ke Pusat Polisi Militer (POM) TNI.

(ryn/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]