Anggota DPR Chat Menhan Sjarie soal Akses Penuh Lintas Udara AS di RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto membantah rumor perjanjian pemberian akses ruang udara secara penuh alias blanket overflight access kepada militer Amerika Serikat (AS).

Utut mengaku telah mengkonfirmasi langsung rumor tersebut kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai lawatan ke Pentagon, Amerika Serikat beberapa waktu lampau dan memastikan berita tersebut tidak benar.

"Ini kan kudu kita cek apa nan ditandatangani oleh Pak Menhan, Pak Sjafrie. Saya coba WhatsApp (WA) beliau mungkin dalam perjalanan pesawat, tetapi begitu mendarat beliau jelaskan tidak ada itu," kata Utut dalam bertemu pers di kompleks parlemen, Selasa (21/4).

Utut menegaskan bahwa ruang udara adalah bagian dari kedaulatan penuh bagi sebuah negara. Sehingga, prinsip itu pula nan terus dipegang Indonesia.

Meksi begitu, Utut memastikan Komisi I DPR bakal membahas rumor tersebut langsung dengan Kemenhan. Pihaknya telah menjadwalkan rapat usai masa reses personil DPR pada pertengahan Mei mendatang.

Tak hanya bakal membahas soal rumor pemberian ruang udara, namun juga sejumlah rumor lain seperti kejadian tiga prajurit TNI nan tewas di Lebanon, maupun rumor penduduk sipil nan tewas dalam baku tempat di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, 14 April lalu.

"Jadi segera setelah kita masuk reses kabarnya dipercepat, kan tadinya 21 Mei kelak bakal ada reses 14 Mei, kita pasti undang beliau," ujar Utut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kemudian memastikan isi Letter of Intent (Lol) alias surat pernyataan mengenai izin lintas udara alias Overflight Clearance nan diajukan Amerika Serikat tidak ada dalam perjanjian Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

"Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP," kata Rico saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/4).

Pada Kamis (16/4), Kemlu RI menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat nan baru-baru ini ditingkatkan tidak mencakup pemberian akses bebas terbang bagi pesawat militer AS.

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia tidak mempunyai kebijakan apa pun nan memberikan akses bebas kepada AS maupun pihak asing untuk menggunakan ruang udara RI.

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan nan memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia," kata Yvonne dalam keterangannya, Rabu (15/4).

(thr/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]