Apindo: Rupiah Dekati Rp 17.900 per Dolar AS Tekan Industri Nasional

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai pelemahan nilai tukar rupiah nan sekarang mendekati level Rp 17.900 per dolar AS mulai memberikan tekanan nyata terhadap bumi usaha, terutama sektor industri nan tetap berjuntai pada impor bahan baku.

Menurut Shinta, tekanan terhadap rupiah sebenarnya sudah berjalan secara berjenjang sejak awal tahun. Rupiah nan berada di kisaran Rp 16.800 per dolar AS pada Januari terus melemah hingga mendekati level psikologis Rp 17.000 pada akhir kuartal I, sebelum bergerak menuju Rp 17.900 per dolar AS saat ini.

“Artinya, bumi upaya telah menghadapi tekanan nilai tukar ini secara berjenjang selama beberapa bulan terakhir, sehingga dampaknya terhadap sektor riil semakin terasa,” kata Shinta kepada kumparan, Kamis (28/5).

Ia menjelaskan, persoalan utama bagi pelaku upaya bukan hanya level pelemahan rupiah, melainkan pengaruh lanjutan nan ditimbulkan terhadap biaya produksi, biaya pembiayaan, dan kepastian berusaha. Ketergantungan impor bahan baku nan tetap mencapai sekitar 70 persen membikin pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya produksi perusahaan.

Kondisi tersebut dinilai mempersempit margin upaya sekaligus mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan ekspansi. Tekanan paling besar dirasakan industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, hingga otomotif nan tetap mengandalkan komponen impor dalam rantai pasok produksinya.

Di saat bersamaan, bumi upaya juga tetap menghadapi tingginya biaya logistik, energi, dan pembiayaan. Situasi itu membikin pelaku upaya menghadapi tekanan biaya secara berlapis.

Shinta mengatakan akibat pelemahan rupiah mulai terlihat dari menurunnya optimisme pelaku industri. Hal itu tercermin dari PMI manufaktur nan kembali masuk area kontraksi sejak Juli 2025 serta tren penurunan Indeks Kepercayaan Industri.

“Dengan kata lain, saat ini pelaku upaya menghadapi tekanan berlapis alias externally driven cost pressure nan cukup signifikan,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi saat ini juga lebih berat dibanding kuartal pertama tahun ini ketika sebagian subsektor manufaktur tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, apalagi beberapa subsektor mengalami kontraksi.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, pelaku upaya mulai melakukan beragam langkah mitigasi. Sejumlah perusahaan memilih menekan biaya operasional, menerapkan hiring freeze, menunda ekspansi dan investasi baru, hingga memperkuat penggunaan bahan baku lokal dan strategi lindung nilai alias hedging.

“Fokus utama saat ini adalah menjaga business continuity sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah tekanan biaya nan meningkat,” tutur Shinta.

Shinta menilai nan paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga kredibilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar melalui koordinasi kebijakan nan kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor riil.

Ia menekankan stabilitas nilai tukar perlu diimbangi dengan upaya konkret menurunkan beragam komponen biaya tinggi ekonomi alias high cost economy nan selama ini membebani bumi usaha, mulai dari biaya logistik, energi, perizinan, hingga cost of compliance.

Di sisi lain, bumi upaya memahami langkah pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional, termasuk keputusan meningkatkan BI Rate sebesar 50 pedoman poin menjadi 5,25 persen.

“Keputusan Bank Indonesia untuk meningkatkan BI Rate sebesar 50 pedoman poin menjadi 5,25 persen dapat dipahami sebagai langkah pre-emptive stabilization policy untuk menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan akibat inflasi, serta mempertahankan market confidence di tengah meningkatnya tekanan pasar finansial dunia dan akibat geopolitik nan tetap tinggi,” kata Shinta.

Meski demikian, dia mengingatkan efektivitas kebijakan stabilisasi juga kudu dibarengi langkah menjaga daya tahan sektor riil. Menurutnya, stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan.

Karena itu, selain menjaga stabilitas rupiah, pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan nan bisa menekan biaya usaha, memperkuat suasana investasi, menjaga kelancaran perdagangan dan logistik, serta meningkatkan daya saing industri nasional agar momentum pertumbuhan ekonomi dan pembuatan lapangan kerja tetap terjaga.