Babak Baru Golkar Jawa Barat, Uji Kejelian Bagi Daniel Memilih Kepengurusan

Ketua Partai Golkar Jawa Barat terpilih Daniel Mutaqien setelah terpilih secara aklamasi.(ISTIMEWA)

PERGANTIAN kepengurusan di tubuh Partai Golkar Jawa Barat pada Musyawarah Daerah 2026 mendapat perhatian kalangan akademisi.

Dua nama menjadi sorotan, ialah Daniel Mutaqien nan terpilih secara aklamasi sebagai ketua dan Ahmad Hidayat, kandidat ketua nan kemudian mengundurkan diri menjelang proses pemilihan.

Ahmad Hidayat sendiri dikabarkan menjadi calon kuat untuk duduk sebagai Sekretaris Partai Golkar Jawa Barat.

Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menilai mundurnya Ahmad Hidayat sebagai kandidat kuat, mencerminkan pola umum dalam partai politik.

"Ada golongan internal nan mempunyai pengaruh nan cukup signifikan, terutama dalam perebutan posisi strategis," ungkapnya.

Ahmad Hidayat dikenal sebagai figur nan dekat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, nan sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Jabar. Tidak salah jika kemudian nama Ahmad Hidayat ramai didorong dan berkesempatan menjadi Sekretaris Partai Golkar Jabar.

"Soal ini, saya memandang dari dua sisi. Di satu sisi kedekatan Ahmad dengan KDM dapat menjadi jembatan komunikasi antara Golkar dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," papar Kristian.

Di sisi lain, posisi sekretaris nan strategis berpotensi memunculkan persepsi adanya pengaruh eksternal dalam tubuh partai jika tidak dikelola dengan jelas.

“Bisa menjadi jalur komunikasi nan kuat, tetapi juga bisa menimbulkan kecurigaan internal jika dianggap terlalu dekat dengan kepentingan di luar partai,” tandasnya.

Menuju 2029

Dia menambahkan, akibat dari penyusunan struktur ini juga berpotensi berpengaruh terhadap peta politik menuju 2029, terutama jika tidak bisa membangun rasa kebersamaan di internal partai.

Pengalaman sebelumnya, menunjukkan bentrok elite di tingkat provinsi dapat dengan sigap merembet ke tingkat bawah andaikan keputusan dianggap tidak mewakili semua kubu.

Untuk itu, lanjutnya, sangat krusial adanya penyusunan struktur kepengurusan nan mengedepankan keseimbangan, bukan sekadar pembagian jabatan.

“Susunan formatur kudu dibangun dengan logika keseimbangan, memperhitungkan sebaran dukungan, keterwakilan wilayah, serta organisasi sayap, agar tidak ada kubu nan merasa disisihkan,” ucapnya.

Selain itu, pembagian tugas nan jelas, termasuk dalam perihal komunikasi dengan pihak luar, dinilai krusial untuk menjaga independensi partai dan mencegah munculnya bentrok baru di kemudian hari.

“Jadi, formatur nan sehat bukan nan paling sigap diumumkan, melainkan nan paling setara dibagi, paling jelas dibatasi, dan paling kuat sistem pengawasannya,” ucapnya.

Lebih jauh Kristian memandang dinamika nan terjadi di tubuh Partai Golkar Jawa Barat saat ini tidak sekadar persoalan personal, tapi bagian dari pertarungan pengaruh di internal partai nan kerap terjadi dalam proses pengedaran jabatan.

“Ini lebih tepat dibaca sebagai pertarungan pengaruh di dalam partai, bukan sekadar soal suka alias tidak suka pada satu tokoh,” tandasnya.