Bamsoet Dorong Investor China Bangun Data Center di Indonesia

Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong masuknya investasi dari China untuk mempercepat pengembangan ekosistem info center nasional. Ia menegaskan penguatan sektor digital kudu melangkah beriringan dengan perbaikan tata kelola perdagangan dan logistik nasional.

Bamsoet menjelaskan Indonesia mempunyai pasar digital nan tumbuh pesat dan kebutuhan prasarana kepintaran buatan (AI) nan terus meningkat. Di sisi lain, Indonesia tetap menghadapi persoalan di sektor shipping line nan puluhan tahun menjadi sumber kebocoran devisa dan tingginya biaya ekonomi nasional.

Oleh lantaran itu, momentum pengembangan info center di Indonesia saat ini dinilai sangat tepat. Dengan populasi digital nan terus tumbuh dan jumlah pengguna internet nan telah menembus lebih dari 350 juta hubungan perangkat, kebutuhan terhadap cloud, penyimpanan data, jasa AI, serta prasarana digital meningkat tajam.

Bamsoet menambahkan, proyeksi pasar info center Indonesia diperkirakan mencapai USD 9,43 miliar pada tahun 2030. Angka ini didorong kebutuhan cloud, AI, serta transformasi digital lintas sektor.

"Investor dari China mempunyai kapabilitas teknologi, pembiayaan, dan pengalaman membangun ekosistem digital berskala besar nan bisa dipadukan dengan potensi dalam negeri. Indonesia kudu menjadi tujuan utama investasi tersebut dengan menawarkan kepastian regulasi, kesiapan energi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan," ujar Bamsoet.

Hal tersebut disampaikannya usai mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Hebei China Zhao Chenxin berbareng para pengusaha China berjumpa Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (26/5/26).

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan Indonesia mempunyai daya tarik di mata penanammodal internasional. Selain didukung populasi digital nan masif dan penetrasi internet nan meningkat, pemerintah juga telah membuka ruang investasi nan lebih kompetitif melalui insentif fiskal, area ekonomi khusus, serta elastisitas kepemilikan modal asing di sektor prasarana digital.

Bamsoet mengatakan sejumlah area berkesempatan mengembangkan info center berskala internasional. Semisal, area Batam mempunyai posisi strategis lantaran kedekatan konektivitas dengan Singapura, sementara koridor industri Jawa seperti Cikarang mempunyai kelebihan pasokan daya dan jaringan.

Di bagian timur Indonesia, lanjut Bamsoet, Manado dinilai mulai diperhitungkan lantaran tersambung ke jaringan kabel bawah laut internasional nan membuka akses langsung ke pasar Amerika Serikat.

"Indonesia mempunyai semua prasyarat untuk menjadi kekuatan baru industri info center di Asia. Kita mempunyai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, posisi geografis strategis, kebutuhan komputasi nan terus melonjak lantaran perkembangan artificial intelligence, serta support kebijakan pemerintah nan semakin kompetitif," jelas Bamsoet.

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyoroti persoalan shipping line nan selama ini menjadi salah satu titik lemah ekonomi nasional. Ia menilai ketergantungan terhadap kapal asing untuk pikulan ekspor-impor membikin biaya logistik tinggi dan devisa terus mengalir keluar.

Bamsoet mengatakan biaya logistik Indonesia tetap berada di kisaran lebih dari 14 persen terhadap PDB dan menjadi tantangan besar bagi efisiensi perdagangan nasional. Persoalan tersebut diperparah oleh lamanya waktu tunggu pelabuhan, lemahnya integrasi rantai pasok, serta minimnya utilisasi galangan kapal domestik.

"Selama pikulan laut ekspor-impor tetap didominasi pihak asing dan tata kelola perdagangan belum transparan, maka untung ekonomi nasional bakal terus bocor. Kita memerlukan pembenahan menyeluruh mulai dari pelabuhan, kepabeanan, sistem ekspor, hingga penguatan armada nasional," jelas Bamsoet.

Ketua MPR RI ke-15 ini ini mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto nan mendorong pembenahan tata kelola perdagangan dan pengetatan pengawasan ekspor komoditas strategis. Menurutnya, praktik manipulasi arsip ekspor, under-invoicing, transfer pricing, serta penempatan untung di luar negeri telah lama menjadi sumber kebocoran ekonomi nasional.

Ia menilai kebijakan penguatan pengawasan melalui sistem ekspor nan lebih terintegrasi dan tanggungjawab penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri sebagai langkah untuk mengembalikan faedah perdagangan kepada perekonomian nasional.

"Setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam kudu memberikan akibat bagi pembangunan nasional. Negara tidak boleh kehilangan ruang fiskal lantaran manipulasi perdagangan alias lemahnya pengawasan. Pembenahan shipping line, penguatan industri maritim, dan pembangunan info center kudu menjadi satu paket transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri dan ekonomi digital nan berdaulat," pungkas Bamsoet.

(akd/ega)