Banjir Demak Rendam 671 Hektare Sawah, Legislator Minta Pemerintah Percepat Rehabilitasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman(Humas DPR RI)

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi keterlambatan penanganan akibat banjir seperti nan terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hal ini menyusul musibah banjir akibat musibah hidrometeorologi nan sekarang menghantam Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa akibat banjir, bakal menyebabkan petani makin menderita. Selain kandas panen nan sudah di depan mata, juga bakal membikin petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” terang Alex Indra Lukman dalam keterangan nan diterima, Rabu (8/4).

Diketahui, banjir berulang di Demak ini, dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. Dampaknya telah merendam 671 hektare lahan persawahan. Kemudian, juga merendam ribuan rumah serta membikin ribuan penduduk mengungsi. 

“Rehabilitasi sawah terdampak banjir ini, bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, rehabilitasi sawah ini bakal memerlukan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya nan komplek,” urai Alex.

Penilaian Alex ini, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah nan dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026. 

Dari total 42.702 hektar sawah nan jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah nan telah sukses direhabilitasi. Artinya, baru 2,32 persen. Sementara, nan dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare.

Lembaga nan dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan sigap musibah alam di Aceh, Sumatera Utara  dan Sumatera Barat ini, secara rinci baru merehabilitas 42 hektare sawah dari 31.464 hektare nan jadi sasaran rehabilitasi di Aceh. 

Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara sukses direhabilitasi dari sasaran 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare sukses direhabilitasi dari sasaran 3.902 hektare. 

“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Ditengah situasi globa nan tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas nan kudu dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Alex.  

Desakan ini, tegas Alex, lantaran ketika sawah terendam nan lenyap bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi nan sudah dikeluarkan petani, waktu kerja nan tidak dapat dipulihkan dan kesempatan panen nan bergeser tanpa kepastian. 

Dalam banyak kasus, tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu, beban terbesar akibat banjir ini justru muncul setelah banjir surut. Tepatnya saat petani kudu memulai kembali dari titik nol dengan daya tahan ekonomi nan semakin tipis. 

“Maka krusial bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tidak berakhir pada pencatatan luas lahan terdampak semata,” urai Alex.  

Alex menilai, nan lebih menentukan adalah apakah lahan tetap dapat diselamatkan dalam musim tanam berjalan. 

“Lalu gimana pengedaran support bibit dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana perlindungan asuransi pertanian betul-betul bekerja pada wilayah rawan berulang,” sebutnya. 

“Tanpa skema pemulihan nan cepat, gangguan produksi bakal lebih mudah berubah menjadi tekanan nilai nan pada akhirnya dirasakan masyarakat luas. Harus ada langkah sigap untuk mengatasi perihal ini,” tutup Alex.

Bangun Sistem Perlindungan Produksi

Sebagai Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, Alex menekankan bahwa kerugian petani mencakup modal produksi nan gosong dan waktu kerja nan hilang. Ia mendorong pemerintah segera mengaktifkan skema pemulihan untuk ratusan hektare sawah di Demak agar tidak mengganggu rantai pasok pangan nasional.

“Banjir di Demak adalah gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan, mengingat wilayah ini adalah penyangga pertanian di Jawa Tengah. Persoalan mendasarnya adalah belum terbangunnya sistem perlindungan produksi nan bisa bergerak secepat akibat itu datang,” pungkas Ketua PDI Perjuangan Sumbar tersebut. 
(P-4)