Bank Dunia: Kondisi Fiskal Indonesia Tetap Stabil di Tengah Lonjakan Harga Energi Global

Ilustrasi(Antara)

BANK Dunia menilai kondisi fiskal Indonesia tetap relatif kuat meskipun pemerintah memutuskan untuk mempertahankan nilai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026. Kebijakan ini diambil di tengah kenaikan nilai minyak dunia nan dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk area Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan bahwa posisi fiskal Indonesia tetap berada dalam pemisah aman. Hal ini tercermin dari defisit fiskal tahun 2025 nan berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta rasio utang pemerintah nan berkisar di nomor 40% dari PDB.

"Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kehati-hatian fiskal, sehingga relatif mempunyai kapabilitas untuk tetap memberikan support melalui subsidi energi, baik secara implisit maupun eksplisit," ujarnya, Rabu (8/4).

Meski demikian, Mattoo menegaskan bahwa penyaluran subsidi kudu semakin tepat sasaran. Ia menyoroti pentingnya support tersebut betul-betul menjangkau golongan masyarakat miskin serta kelas menengah rentan nan paling terdampak tekanan ekonomi.

Selain itu, dia juga menilai support perlu diberikan kepada pelaku upaya kecil, apalagi sebagian upaya menengah, agar tidak semakin terbebani oleh kondisi ekonomi nan menantang.

Menurutnya, pemerintah perlu terus memperbaiki sistem pengedaran subsidi agar manfaatnya optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fiskal di masa mendatang. Desain kebijakan nan lebih terarah dinilai bisa menekan akibat jangka panjang sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

"Semakin tepat sasaran dukungan, semakin mini akibat terhadap beban fiskal," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa nilai BBM bersubsidi bakal tetap stabil hingga akhir tahun ini. Pemerintah, kata dia, telah mengantisipasi beragam skenario kenaikan harga minyak dunia, termasuk jika mencapai US$80 hingga US$100 per barel.

Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga mempunyai sumber pendanaan lain untuk meredam tekanan tersebut. Salah satunya berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) nan mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun nan ditempatkan di sektor perbankan.

Tak hanya itu, beragam sumber penerimaan negara juga dinilai dapat menjadi penopang tambahan, seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor daya dan sumber daya mineral.

"Jadi, (BBM) nan bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kami sudah hitung," kata Purbaya dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4).

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update jenis April 2026 nan dirilis Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 4,7%. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 4,8%.

Meskipun mengalami revisi tipis, proyeksi tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi area Asia Timur dan Pasifik nan diperkirakan berada di level 4,2%. (Ant/E-4)