Banyak BPR Bermasalah, LPS Mau Tambah Kantor Perwakilan

Jakarta -

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana memperluas jangkauan jasa dengan menambah instansi perwakilan (KPW) di sejumlah wilayah di Indonesia. Langkah itu untuk merespons sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) nan banyak bermasalah di suatu daerah.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya mau menyediakan KPW di Jakarta untuk mengkoordinasikan kegunaan operasional di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Selama ini operasional wilayah tersebut dipegang oleh pusat.

"KPW sekarang ada di Medan, Makassar dan Surabaya. Kami mengusulkan Jakarta sebetulnya lantaran koordinasi dari kegunaan operasional di lapangan itu khususnya untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta belum ada sekarang, sekarang dihandle semua oleh pusat," kata Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Anggito menyebut pertimbangan adanya KPW sangat tergantung kepada jumlah BPR khususnya nan ada kasus-kasus di wilayah tersebut. Saat ini BPR bermasalah paling banyak terjadi di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Kalau kita lihat nan paling banyak kasusnya sekarang itu di Jawa Barat dan Sumatera Utara, Barat itu cukup banyak sehingga kita efektifkan. Makanya kami bermaksud berkonsultasi melakukan pembukaan instansi untuk KPW di Jakarta dengan wilayah sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan sampai D.I.Yogyakarta. Nanti model kantornya kurang lebih sama, hanya mandat dan operasionalnya itu KPW," jelas Anggito.

Selain itu, Anggito juga mengungkapkan rencana untuk membangun instansi sendiri. Sebagaimana diketahui, saat ini instansi pusat LPS tetap berlokasi di Equity Tower lantai 20-21 area SCBD, Sudirman.

Anggito berambisi pembangunan instansi LPS sudah bisa terlaksana dalam 1-2 tahun mendatang. Kantor itu rencananya bakal berbagi dengan personil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) nan terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan.

"Kami berambisi untuk membangun kantor. Kantor ini kita bakal share dengan OJK dan BI maupun dengan KSSK. Jadi kami sudah mendapatkan mandat untuk membangun instansi sendiri. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dalam 1-2 tahun berikutnya," jelas Anggito.

Sayangnya belum diketahui letak nan bakal menjadi calon instansi LPS. "Kami dalam proses untuk memfinalisasi letak dan lain sebagainya," imbuhnya.

(aid/fdl)