Cegah Haji Ilegal, Timwas DPR-Kementerian Imipas Perkuat Koordinasi

Jakarta, CNN Indonesia --

DPR dan Tim Pengawas Haji DPR bakal memperketat pengawasan imigrasi demi mencegah keberangkatan jemaah haji terlarangan pada musim haji tahun ini.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imipas untuk melakukan pengetatan ini. 

Pernyataan tersebut disampaikannya usai agenda Rapat Koordinasi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

"Nah, tadi juga disampaikan, Komisi XIII sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas lantaran border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan," ujar Cucun kepada Parlementaria.

Cucun menambahkan praktik keberangkatan menggunakan visa nonhaji kudu betul-betul ditutup melalui penguatan pengawasan di seluruh airport internasional Indonesia.

"Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi, terutama airport internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi," katanya.

Ia mengapresiasi komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) nan disebut telah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Haji untuk menutup celah keberangkatan ilegal.

"Kalau misalkan dulu tetap ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun," tegasnya.

Cucun juga menilai langkah Pemerintah Arab Saudi nan memperketat akses masuk ke Raudhah dan wilayah ibadah lainnya merupakan langkah positif untuk mencegah penyalahgunaan izin masuk.

"Ya inilah, makanya sekarang pemerintah Saudi menerapkan tidak ada lagi muassasah menyiapkan tasreh masuk Raudhah lantaran itu tadi, disalahgunakan oleh misalkan orang nan bisa membeli," ujarnya.

Terakhir, dia meminta masyarakat Indonesia di Arab Saudi tidak lagi membuka praktik-praktik terlarangan nan menjanjikan akses ibadah di luar prosedur resmi pemerintah. "Tolonglah hentikan praktik-praktik seperti ini, nan terutama orang-orang kita nan ada di sana," pungkasnya

(agt)

Add as a preferred
source on Google