Cegah Malaria dan DBD, OIKN Latih Kemampuan Tim K3 Proyek

Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD di IKN.(Dok.Istimewa)

GUNA mencegah merebaknya malaria dan demam berdarah dengue (DBD) Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendorong dan memaksimalkan peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pengendalian dan memberikan training pencegahan malaria dan DBD di IKN pada tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) proyek pembangunan kontruksi di IKN , Kamis (9/4) di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN

“Melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD nan digelar, maka pemerintah menegaskan bahwa pengendalian penyakit menular tidak lagi bertumpu pada sektor kesehatan semata,” tegas Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito dalam arahannya.

Ia mengungkapkan, training ini diikuti oleh pengelola kediaman dan tim K3  beragam paket pekerjaan di wilayah KIPP IKN. Mereka diproyeksikan menjadi kader kesehatan nan berkedudukan dalam edukasi masyarakat, pengendalian lingkungan, serta pencegahan penyakit di lingkungan kerja masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, setelah training ini OIKN bakal membentuk tim kader kesehatan IKN, melalui surat keputusan resmi, beranggotakan seluruh peserta nan mengikuti pelatihan, dan diharapkan dapat menjalankan peran dalam edukasi masyarakat, pengendalian vektor di lingkungan, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.

“Kami menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai penularan. Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” tegasnya.

Dijelaskannya, malaria ditularkan oleh nyamuk anopheles, sedangkan DBD oleh aedes aegypti. Namun jika vektornya dapat dikendalikan, penularan dapat dicegah. Memang wilayah KIPP IKN saat ini sudah tidak mempunyai penularan malaria lokal.  “Meskipun tidak mempunyai penularan malaria lokal, tetapi kasus DBD tetap menjadi tantangan nan kudu dihadapi,” katanya. 

Oleh lantaran itu, OIKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50% melalui penguatan sistem kewaspadaan awal dan peningkatan peran masyarakat, terutama di area kediaman dan area bangunan nan berisiko tinggi akibat genangan air.

PENDEKATAN BERBASIS MASYARAKAT
Di tempat nan sama, perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Bambang Siswanto, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit. Saat ini, pihaknya sedang menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’.

“Program ini mempunyai tujuan untuk mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD, program tersebut telah diujicobakan di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara,” jelasnya.

Pengendalian jentik nyamuk jenis ini, lanjutnya, kudu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah wilayah dan masyarakat.

“Peran utama sekarang berada pada camat, kepala desa, dan pemerintah daerah, sementara tenaga kesehatan berkedudukan sebagai pendamping teknis. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun konsep area bebas jentik untuk area unik seperti area industri dan area IKN,” urainya.

TANTANGAN PENGENDALIAN
Menurutnya, di lapangan tantangan pengendalian penyakit muncul seiring aktivitas pembangunan. Area bangunan dinilai menjadi titik rawan berkembangnya nyamuk akibat genangan air. 

Sementara itu, perwakilan seorang peserta HSE Paket Proyek Yudikatif, Reza menerangkan, pihaknya di site proyek dan di paket-paket lainnya andaikan ada pekerja baru masuk bakal diperkenalkan sistem HSE induction alias screening kesehatan. “Kami juga menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, berasal dari wilayah mana dan sebagainya,” pungkasnya.