Cerita Sjafrie soal Menteri Perang AS Minta Izin Lintas Udara RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan awal mula permintaan Amerika Serikat (AS) untuk mendapat overflight access alias izin melintasi ruang udara Indonesia.

Sjafrie menyebut, permohonan tersebut pertama kali dilontarkan langsung oleh Menteri Perang AS ketika keduanya menggelar pertemuan empat mata dalam forum ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Plus pada 2025 lalu.

"Jadi pada saat ketemu saya, bilateral, dia bilang 'Menteri Pertahanan Indonesia, kami dukung pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia," kata Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I, Selasa (19/5).

Sjafrie mengungkapkan, di tengah pertemuan itu, Menteri Perang AS secara unik meminta izin agar pihaknya diperbolehkan melintasi ruang udara Indonesia dengan argumen adanya kepentingan nan mendesak.

"Dia bilang begini, 'Pak Menhan, boleh nggak? Boleh enggak Amerika itu melintas wilayah Indonesia? Boleh enggak melintas wilayah Indonesia andaikan kami mau melintas untuk keperluan-keperluan tertentu nan mendesak? Akan tetapi kami bakal ikuti peraturan nan Anda keluarkan.' Itu diucapkan secara lisan kepada saya," kata Sjafrie.

Mendapat permintaan tersebut, Sjafrie mengaku tidak serta-merta memberikan persetujuan. Ia menegaskan bakal melaporkan permohonan itu terlebih dulu kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi TNI.

"Jadi saya jawab Pak Menteri, walaupun ada harapan, tapi saya bakal lapor kepada Presiden saya, lantaran dia adalah Panglima Tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia," ujar Syafrie.

Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie juga diundang untuk berjamu ke AS pada tahun 2026. Hal ini sempat membuatnya kaget lantaran dia mempunyai riwayat penolakan masuk ke AS mengenai rekam jejaknya sebagai prajurit di Timor Timur.

Meski begitu, Sjafrie menuturkan bahwa Menteri Perang AS telah menggaransi bahwa larangan tersebut sudah sepenuhnya dicabut bagi personel pasukan unik Indonesia.

"Dia jawab tidak ada lagi banned. Semua special forces bakal kita berikan kesempatan nan sama dengan nan lain. Itu baru tersirat dia cerita sama saya tahun 2025," ujarnya.

Sjafrie menjelaskan, komunikasi tersebut terus bersambung hingga puncaknya pada Februari 2026. Kala itu, AS mengutus special asisten untuk membawa surat resmi sekaligus usulan pembahasan mengenai kesempatan overflight access tersebut.

Kesepakatan dari serangkaian pembicaraan itu akhirnya dikukuhkan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) saat Sjafrie bertandang ke AS beberapa waktu lalu.

"Letter of Intent itu nan pertama adalah menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. nan kedua, diperlukan sistem dan standing operating procedures jika kita setuju. Dan konsisten dengan norma dari masing-masing negara," kata dia.

Sjafrie pun memastikan tidak ada komitmen apa pun nan disepakati dengan AS mengenai izin udara.

"Ini adalah Letter of Intent. Bukan Letter of Commitment. Jadi kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan Amerika Serikat dalam perihal udara. Tidak. Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait memastikan, poin Letter of Intent (LoI) soal izin lintas udara (overflight clearance) nan diminta AS sama sekali tidak masuk dalam kesepakatan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

"Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP," kata Rico saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/4).

MDCP adalah kerangka kerja sama pertahanan nan baru diteken oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C, Amerika Serikat, pada Senin (13/4).

Sebelumnya, beredar surat perjanjian nan menarasikan bahwa AS diberi kewenangan spesial berupa kebebasan penuh untuk melintasi ruang udara Indonesia.

Salah satu poin krusial dalam arsip tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka izin terbang lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat militer AS, khususnya untuk keperluan operasi darurat, penanggulangan krisis, hingga aktivitas latihan bersama.

(kna/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]