China Senggol Sekutu Kuat AS di Asia, Beri "Hukuman" Ini

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China menjatuhkan pembatasan ekspor komoditas mineral kritis ke Jepang. Langkah ini diambil Beijing sebagai corak tekanan nyata agar sekutu utama Amerika Serikat (AS) tersebut membatalkan kebijakan nan disebut China sebagai jalur menuju remiliterisasi.

Kementerian Perdagangan China sebelumnya telah memperketat kendali ekspor barang-barang nan berpotensi mempunyai aplikasi militer ke Jepang sejak Januari lalu. Kebijakan ini melarang pihak mana pun untuk mentransfer barang-barang dengan kegunaan dobel tersebut kepada pengguna akhir militer Jepang, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi nan mengaitkan keamanan negaranya dengan Taiwan.

Mengutip Newsweek pada Senin (25/5/2026), pembatasan tersebut kembali diperketat oleh Beijing sebanyak dua kali sepanjang bulan Februari. Meskipun daftar komplit peralatan nan terkena akibat tidak dipublikasikan secara komprehensif, hukuman ekspor ini dipastikan mencakup komponen tanah jarang (rare earth) dan mineral kritis lain nan sangat krusial untuk pembuatan teknologi canggih.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning memberikan penjelasan resmi mengenai landasan norma atas keputusan sepihak tersebut dalam sebuah konvensi pers rutin.

"China, sesuai dengan norma dan peraturan, melarang ekspor barang-barang dengan kegunaan dobel untuk pengguna militer dan kegunaan militer Jepang, dengan tujuan menghentikan remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang," ujar Mao pada hari Senin.

Sebelumnya, dalam pidato di hadapan parlemen pada bulan November, Takaichi memicu kemarahan Beijing setelah mengaitkan pertahanan Jepang dengan Taiwan secara langsung. Dirinya menyatakan bahwa blokade China terhadap pulau nan berpemerintahan sendiri itu bakal menjadi situasi nan menakut-nakuti kelangsungan hidup Jepang, sehingga memungkinkan Tokyo mengerahkan Pasukan Beladiri untuk membantu pasukan respons AS.

Langkah Beijing merespons pernyataan tersebut memicu gelombang tindakan pembalasan serta retorika anti-Jepang nan memuncak, di mana Tokyo dituduh mau kembali ke era militerisme Kekaisaran Jepang tahun 1930-an dan 1940-an. Analisis mengenai kejadian pemanfaatan rantai pasok sebagai senjata ini turut dipaparkan oleh Direktur Program Keamanan Mineral Kritis di Center for Strategic and International Studies, Gracelin Baskaran, berbareng Associate Fellow program tersebut, Meredith Schwartz.

"Pembatasan tanah jarang oleh China menegaskan bahwa seni mengelola ekonomi sekarang menjadi komponen sentral dari pencegahan dan pemaksaan, bukan lagi perangkat periferal," tulis Baskaran dan Schwartz.

Kedua master tersebut menambahkan bahwa Beijing tengah mendemonstrasikan kemampuannya untuk membentuk perilaku sekutu dan dinamika krisis melalui pengaruh rantai pasok, jauh sebelum adanya tindakan militer terhadap Taiwan. Bagi AS, perihal ini menandakan bahwa pencegahan terhadap bentrok Taiwan tidak bisa hanya mengandalkan postur militer semata, tetapi juga kudu memperhitungkan gimana tekanan ekonomi dapat membatasi pengambilan keputusan negara sekutu dalam situasi krisis.

Waspada Militerisasi?

Meskipun Pasukan Bela Diri Jepang mempunyai keahlian udara dan laut nan lebih kuat daripada sebagian besar militer dunia, mereka secara norma dibatasi hanya untuk beraksi demi memihak tanah air Jepang di bawah konstitusi pascaperang nan pasifis. Namun, para pemimpin negara tersebut terus berupaya memperluas peran militer dalam beberapa tahun terakhir demi mengimbangi kekuatan China.

Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe menjadi pelopor nan mendorong kekuatan militer nan sepadan dengan status diplomatik Jepang, sebuah pendekatan nan sekarang dilanjutkan oleh Takaichi sejak menjabat pada bulan Oktober lampau dengan support kebanyakan kuat di parlemen. Anggaran pertahanan negara tersebut sekarang berada di jalur nan tepat untuk mencapai 2 persen dari PDB, menyamai tolok ukur personil NATO.

Bahkan pada bulan April, kabinet Takaichi melonggarkan pembatasan ekspor pertahanan nan telah bertindak selama beberapa dasawarsa untuk mengizinkan penjualan senjata mematikan ke negara-negara sahabat. Peningkatan kekuatan militer ini pun memicu kekhawatiran dari Presiden China Xi Jinping nan dilaporkan langsung mengangkat rumor ini saat berjumpa dengan Presiden AS Donald Trump di Beijing awal bulan ini.

Menurut laporan Financial Times, Xi mengkritik keras peningkatan pengeluaran pertahanan Jepang, sebuah keluhan nan sempat mengejutkan para pejabat AS lantaran masalah tersebut tidak diidentifikasi sebelumnya sebagai prioritas utama KTT. Menanggapi situasi nan berkembang, Trump langsung melakukan pembicaraan via telepon dengan Tokyo setelah menyelesaikan kunjungan dua harinya di China.

Takaichi mengungkapkan kepada para wartawan mengenai komitmen nan ditegaskan kembali oleh pemimpin AS tersebut mengenai hubungan bilateral kedua negara.

"Presiden AS menegaskan kembali aliansi Washington nan teguh dengan Tokyo," kata Takaichi.

Jepang sendiri merupakan sekutu paling kuat bagi AS di Asia nan menampung sekitar 54.000 tentara AS di 15 pangkalan utama dan lebih dari 100 akomodasi nan lebih kecil. Jepang juga merupakan mata rantai utama dalam rentetan pulau nan membentang ke selatan menuju Kalimantan, nan dianggap sangat krusial oleh Pentagon dalam potensi bentrok dengan China.

Meskipun mendapat tekanan dahsyat dari Beijing, Pemerintah Tokyo menegaskan bahwa postur pertahanan negara sama sekali tidak berubah dan tetap berkomitmen pada perdamaian.

"Jepang mempunyai keahlian pertahanan minimum untuk melindungi Jepang, dan apa nan disebutkan oleh China adalah tidak benar. Pada periode pascaperang, Jepang telah menjadi negara nan berorientasi pada perdamaian. Sikap itu bakal tetap sama," tegas Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara dalam konvensi pers reguler pada hari Senin.

Di tengah tekanan hukuman mineral China, Jepang dijadwalkan bakal menjamu sekutu krusial AS lainnya pada pekan ini, ialah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Kunjungan nan dijadwalkan di Tokyo tersebut menjadi kunjungan pertama pemimpin Filipina ke Jepang dalam lebih dari satu dekade.

Marcos dijadwalkan berjumpa dengan Takaichi pada hari Kamis untuk membahas rumor sentral seputar keamanan pertahanan dan energi, mengingat adanya ketegangan dengan China serta guncangan minyak dunia akibat perang Iran nan tetap berlangsung.

Dominasi Tanah Jarang China

Langkah pembatasan ekspor ini menjadi senjata efektif lantaran China memegang kendali nyaris memonopoli rantai pasok tanah jarang dunia, termasuk memproduksi lebih dari 90 persen magnet tanah jarang global. Komoditas tersebut merupakan paduan unik nan krusial untuk elektronik modern, mulai dari kendaraan listrik, turbin angin, hingga jet tempur dan rudal berpemandu presisi.

Meskipun produsen Jepang menghasilkan sebagian besar dari sisa 5 hingga 10 persen magnet tersebut, mereka tetap sangat berjuntai pada China untuk pasokan komponen tanah jarang berat tertentu. Data bea cukai China nan ditinjau oleh Reuters menunjukkan tidak adanya ekspor galium, bahan semikonduktor utama, maupun tanah jarang berat seperti terbium dan disprosium pada bulan Februari, dengan hanya sedikit pengiriman ytrium oksida nan tercatat.

Ini bukan pertama kalinya Beijing memanfaatkan kekuasaan tanah jarangnya untuk tujuan strategis, setelah tahun lampau juga menerapkan pembatasan ekspor sebagai respons atas kenaikan tarif AS terhadap barang-barang China. Pola serupa juga pernah terjadi pada tahun 2010 silam, di mana Beijing memberlakukan embargo tidak resmi selama dua bulan atas ekspor tanah jarang ke Jepang setelah penangkapan kapten kapal pukat ikan China oleh Penjaga Pantai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku nan disengketakan.

Demi menyelesaikan sengketa nan kian meruncing ini, Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa telah melakukan perjalanan ke Suzhou pada pekan lampau untuk menghadiri pertemuan menteri perdagangan APEC selama dua hari. Akazawa menjadi pejabat tinggi Jepang pertama nan mengunjungi China sejak perselisihan diplomatik ini dimulai.

Meskipun kunjungan tersebut terkesan diabaikan oleh pihak China, Kihara memaparkan kepada wartawan pada hari Senin bahwa menteri perdagangan Jepang sempat mengadakan pertemuan singkat dengan menteri mengenai dari China.

"Menteri Akazawa sempat berjumpa singkat dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao di sela-sela pertemuan tersebut," pungkas Kihara, seraya menolak untuk membahas lebih rinci mengenai isi substansi dari percakapan kedua menteri tersebut.

(tps/luc)

Add