Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Berujung Aksi 21 April

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menuai polemik buntut sejumlah kebijakan nan menggunakan anggaran jumbo hingga berujung tindakan demo mahasiswa pada 21 April lalu.

Aksi 21 April Rakyat Kaltim bukan hanya di depan gedung gubernur, namun juga di depan gedung DPRD Kalimantan Timur.

Demo nan didominasi massa mahasiswa itu membawa tiga tuntutan: mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, stop praktik KKN di Kaltim, dan mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan kegunaan pengawasan secara total.

Dalam demo nan berujung pada penangkapan sejumlah massa aksi, Rudy tak berjumpa massa. Namun, dia menyampaikan terima kasih atas masukan mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh komponen nan telah berkedudukan sebagai kontrol sosial.

"Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen nan menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berfaedah dan sangat berkelas," katanya melalui video Instagram, Selasa (21/4).

Rudy sebelumnya disorot atas sejumlah kebijakannya di Kaltim nan menggunakan anggaran jumbo hingga puluhan miliar.

Dia misalnya mengalokasikan Rp25 miliar untuk pembaharuan rumah dinas. Ada pula pengadaan kendaraan dinas mencapai Rp8 miliar. Teranyar, anggaran makan Pemprov Kaltim disebut mencapai Rp10 miliar.

Mobil dinas Rp8,5 miliar

Pada Februari 2026 lalu, Rudy disorot lantaran pengadaan mobil dinas nan anggaran mencapai Rp8,5 miliar.

Menurut Rudy, mobil tersebut untuk menunjang aktivitas kepala daerah, apalagi status Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN membikin mobilitas kepala wilayah banyak menyambut tamu.

"Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala wilayah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," ujarnya.

Belakangan, Rudy membatalkan rencana itu usai mendapat teguran dan sorotan dari beragam pihak, termasuk dari partainya, Golkar dan pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan Rudy untuk meninjau ulang rencana pengadaan tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai, pengadaan mobil mewah bertentangan dengan prinsip efisiensi.

"Kami sarankan gubernur meninjau ulang, melakukan pertimbangan pembelian mobil dinas agar sesuai dengan prinsip efisiensi. Kami juga sudah sampaikan langsung kepada beliau," kata Bima Arya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (28/2).

Renovasi rumah Rp25 miliar

Tak lama usai kasus pengadaan mobil, Rudy pada awal April lampau juga disorot lantaran anggaran jumbo pembaharuan rumah dinasnya nan mencapai Rp25 miliar.

Dia berkilah bahwa anggaran itu tak hanya digunakan untuk pembaharuan rumah dinas gubernur, tetapi rumah dinas wakil gubernur serta akomodasi pendukung seperti pendopo. Menurut Rudy, selama lebih dari 10 tahun, rumah dinas gubernur tidak ditempati.

Kini, dia mengatakan proses pembaharuan rumah itu sekarang telah selesai.

"Rumah dinasnya kita benahin. Mulai banyak sekali nan tidak ada, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak nan kudu dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak kita baikin kembali untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur," katanya.

[Gambas:Youtube]

Aquarium air laut

Rudy memahami sejumlah item dalam rumah dinas memicu kemarahan masyarakat. Dua di antaranya ada bangku pijat dan aquarium air laut.

Menurut Rudy, pengadaan rumah tersebut sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat. Namun, dia memahami kritik itu sekarang menjadi tanggung jawab dirinya.

"Karena itu saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya," kata Rudy.

Sebagai solusi, Rudy mengaku bakal menanggung biaya sejumlah item rumah dalam pembaharuan di luar kegunaan kedinasan. Termasuk bangku pijat dan akuarium air laut.

Nantinya, hasil audit dan pertimbangan bakal bisa dilihat secara umum. Katanya, agar masyarakat bisa memandang secara langsung hasil evaluasinya.

Anggaran makan pemprov Rp10 miliar

Rudy tak membantah bahwa jumlah anggaran makan di Pemprov mencapai Rp10 miliar. Namun, jumlah itu terus turun dalam tiga tahun terakhir.

Dia memaparkan belanja makan minum pada 2023 berada di nomor Rp12,33 miliar. Kemudian naik di 2024 menjadi Rp15,89 miliar, namun kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.

"Untuk 2026 malah turun lagi jadi sekitar Rp10,24 miliar. Jadi tren-nya menurun," katanya.

Rudy mengingatkan agar info nan disampaikan ke publik tidak memicu kesalahpahaman. Ia berambisi suasana tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh info nan tidak utuh.

"Kalau salah ya diperbaiki, tapi jangan dibakar jadi rumor nan tidak benar," ujarnya.

(thr/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]