Demutualisasi dan Naikkan Free Float Jadi Kunci Perbaikan Pasar Modal Indonesia

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui beberapa langkah strategis, termasuk percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini krusial untuk mengurangi tumbukan kepentingan, mencegah praktik pasar nan tidak sehat, serta membuka kesempatan investasi nan lebih luas.

Demutualisasi merupakan transformasi struktural di mana kepemilikan bursa tidak lagi berada di tangan personil bursa saja, tetapi bisa diakses penanammodal publik. Tahapan ini telah diatur dalam Undang-Undang P2SK, dan pemerintah menargetkan proses ini bisa berjalan tahun ini, dengan kemungkinan bursa melakukan go public pada tahap berikutnya.

“Kami mau mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Transformasi ini bakal mengurangi tumbukan kepentingan antara pengurus dan personil bursa, mencegah praktik pasar nan tidak sehat, dan membuka kesempatan investasi lebih luas, termasuk bagi penanammodal domestik maupun asing. Tahapannya sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK, dan bisa dilanjutkan dengan bursa go public,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (30/1/2026).

Kemudian soal penguatan governance dan keterbukaan publik, pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh penanammodal dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi. OJK dan BI diharapkan menerbitkan patokan nan meningkatkan free float dari 7,5% menjadi 15%.

“Ini ditargetkan, kemarin juga sudah diumumkan oleh OJK di bulan Maret ini,” ujarnya.

Menurut Airlangga, nomor free float tersebut setara dengan standar beragam negara. Namun Indonesia, alias bursa efeknya, sebelumnya mempunyai free float nan terlalu rendah.

“Bandingkan dengan Malaysia 25%, Hong Kong 25%, Jepang 25%, Thailand sama dengan Indonesia nantinya 15%, Singapura tetap 10%, Filipina 10%, dan Inggris 10%. Jadi kita ambil nomor nan relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” ujarnya.

“Nah kemudian perdagangan juga, dengan adanya demutualisasi dan free float lebih tinggi, bakal lebih stabil dan mengikuti standar internasional,” tambahnya.

Sebagai informasi, keputusan pengelola indeks global, MSCI, membekukan sementara perubahan indeks pada saham-saham Indonesia merupakan buntut dari hasil konsultasi MSCI dengan pelaku pasar dunia mengenai penilaian free float di pasar modal tanah air.