Dilema Eropa di Tengah Bara AS-Iran

(MI/Seno)

API perang di Timur Tengah mungkin menyala jauh dari Brussel, tetapi akibat panasnya bara api perang terasa hingga ke jantung Eropa. Setiap dentuman di Teluk Persia seakan menggema di ruang-ruang rapat Uni Eropa—membelah kepentingan, menguji solidaritas, dan mempertanyakan kembali makna aliansi Eropa-Amerika.

Dalam pusaran bentrok AS–Iran, Uni Eropa sebagai salah satu kutub kekuatan bumi tidak sekadar menjadi penonton. Ia adalah pihak nan terjebak dalam pilihan-pilihan sulit, nan sialnya tak sepenuhnya dapat dia kendalikan. Hubungan AS-Eropa dalam beberapa waktu terakhir diwarnai letupan-letupan peristiwa politik-diplomatik.

Serangkaian peristiwa mutakhir memperjelas indikasi 'panas-dingin' dalam hubungan trans-Atlantik itu. Sebut saja misalnya kebijakan tarif sepihak Amerika terhadap produk Eropa, tekanan terhadap sekutu NATO untuk meningkatkan shopping militer, hingga kecenderungan unilateral Washington dalam beragam rumor global.

Semua itu menunjukkan pola nan konsisten: Amerika semakin bertindak sendiri, apalagi terhadap sekutunya. Ketegangan itu apalagi merambah ke rumor sensitif mengenai kedaulatan wilayah ketika AS mengungkapkan keinginannya untuk menganeksasi Greenland -wilayah otonom Denmark nan berada dalam teritori kekuasaan Kerajaan Denmark.

Bagi banyak negara Eropa, rumor Greenland bukan semata persoalan geopolitik Arktik, melainkan simbol gimana Washington semakin memandang sekutu melalui kacamata kepentingan strategis sepihak. Reaksi keras dari Denmark dan sejumlah pemimpin Uni Eropa memperlihatkan bahwa sensitivitas mengenai kedaulatan dan penghormatan terhadap mitra sekarang menjadi sumber bentrok baru dalam hubungan trans-Atlantik.

Begitu juga ketika AS memutuskan keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), perjanjian tentang pembatasan pengayaan nuklir Iran dengan The Big Five plus Jerman (P5+1). Tindakan AS itu menjadi titik kembali krusial dalam hubungannya dengan Eropa. Bagi Eropa, langkah itu bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan pengabaian terhadap diplomasi kolektif nan selama ini menjadi fondasi politik luar negeri Amerika-Eropa.

Di sinilah akar persoalan mengemuka: perbedaan paradigma. Uni Eropa memandang tatanan internasional sebagai ruang norma dan institusi, sementara perilaku politik luar negeri Amerika kian mengedepankan logika kekuatan. Joseph S Nye Jr dalam The Future of Power (2011) menekankan bahwa legitimasi dan shared values merupakan perekat utama aliansi. Ketika nilai berbareng itu terkikis oleh unilateralisme dan kepentingan egosentris, aliansi pun kehilangan makna strategisnya.

Apa nan sekarang terjadi adalah erosi kepercayaan dalam corak nan paling nyata. Dan sepertinya itu membayang dalam aura relasi Amerika-Eropa.

Namun, aspek nilai (shared values) bukan satu-satunya dilema nan dihadapi Eropa dalam hubungannya dengan AS. Kepentingan ekonomi berbincang dengan bahasa nan lebih keras dan lugas, menghadirkan dilema lain nan tak kurang peliknya. Uni Eropa sangat berjuntai pada stabilitas daya global. Setiap eskalasi di Teluk Persia, khususnya di sekitar Selat Hormuz, segera memicu lonjakan nilai daya dan tekanan inflasi di Eropa.

Dalam kondisi ekonomi nan belum sepenuhnya pulih akibat pandemi covid dan perang Rusia-Ukraina, bagi Eropa perang AS-Iran bukan hanya ancaman geopolitik, melainkan juga akibat ekonomi nan konkret dan langsung terasa.

Di titik ini, dilema Eropa menjadi semakin tajam. Di satu sisi, dia tidak dapat sepenuhnya menentang AS secara terbuka lantaran ketergantungan keamanan nan tetap tinggi melalui NATO. Di sisi lain, mengikuti langkah Washington dalam perang dengan Iran berfaedah mempertaruhkan stabilitas ekonominya sendiri.

Eropa sangat rentan terhadap gejolak daya dunia nan dipicu konflik Timur Tengah. Sebab, sekitar 15%–20% impor minyak Uni Eropa tetap berasal dari area Timur Tengah. Dukungan terhadap eskalasi tekanan Amerika terhadap Iran berpotensi menyeret Eropa ke dalam gelombang krisis daya baru. Ketegangan di Teluk Persia dapat mengganggu pengedaran minyak bumi melalui Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan daya global, nan pada akhirnya memicu lonjakan nilai minyak dan gas di pasar Eropa.

Bagi area nan tetap menghadapi tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan pascakrisis daya akibat perang Rusia–Ukraina, situasi ini dapat memperburuk biaya produksi industri, meningkatkan nilai kebutuhan pokok, dan menekan daya beli masyarakat. Tidak hanya itu, kepatuhan terhadap kebijakan hukuman Amerika juga membatasi ruang mobilitas perusahaan-perusahaan Eropa dalam perdagangan dan investasi internasional.

Pengalaman setelah keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) menunjukkan, gimana banyak perusahaan besar Eropa akhirnya mundur dari pasar Iran lantaran takut terkena hukuman sekunder Washington, meskipun pemerintah mereka sendiri tetap mendukung perjanjian nuklir tersebut.

Kalkulasi ekonomi inilah nan menjelaskan kenapa sejumlah negara Eropa bersikap hati-hati, apalagi enggan mengikuti rayuan Washington untuk mendukung langkah militer terhadap Iran. Jerman secara terbuka menolak terlibat dalam agenda perubahan rezim di Iran, sementara Spanyol dan Italia condong mengambil posisi lebih hati-hati terhadap eskalasi militer.

Bahkan di Inggris dan Prancis, support terhadap Washington tidak sepenuhnya solid lantaran kuatnya tekanan opini publik domestik nan menolak keterlibatan perang baru di Timur Tengah.

Penolakan alias kehati-hatian Eropa itu setidaknya dipengaruhi tiga faktor. Pertama, trauma strategis akibat Perang Irak 2003 nan meninggalkan beban politik dan ekonomi nan berat bagi Eropa. Kedua, kekhawatiran bahwa perang berkepanjangan antara AS dan Iran bakal memicu gelombang migrasi baru dan instabilitas keamanan ke area Eropa.

Ketiga, kesadaran bahwa bentrok besar di Timur Tengah justru bakal semakin menguntungkan Amerika sebagai produsen daya dan pemasok senjata global, sementara Eropa kudu menanggung akibat ekonominya secara langsung. Dalam konteks ini, Eropa menghadapi paradoks: secara politik dipaksa menjaga solidaritas trans-Atlantik, tetapi secara ekonomi kudu menanggung ongkos strategis dari kebijakan nan tidak sepenuhnya mereka tentukan sendiri.

Perang AS-Iran pada akhirnya bukan hanya tentang perebutan pengaruh di Timur Tengah, di antara kutub-kutub kekuatan dunia. Ia telah berubah menjadi ujian besar bagi arah geopolitik Eropa sendiri. Untuk pertama kalinya setelah Perang Dingin, Uni Eropa menghadapi situasi sulit: ketika kepentingan strategis AS tidak selalu sejalan dengan kebutuhan ekonomi dan stabilitas politiknya.

Di sinilah pertaruhannya menjadi nyata. Jika terus berjuntai pada Washington, Eropa berisiko terseret dalam bentrok nan ongkos ekonominya kudu mereka tanggung sendiri. Namun, jika terlalu jauh mengambil jarak dari AS, Eropa juga menghadapi ketidakpastian keamanan nan belum siap sepenuhnya mereka pikul.

Dalam bumi nan semakin multipolar, Uni Eropa akhirnya dipaksa menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah dia bakal tetap menjadi bayang-bayang kekuatan lain, alias mulai tampil sebagai kekuatan geopolitik nan betul-betul mandiri? Hanya waktu nan bisa menjawab.