DJP Bidik Tambahan Pajak Rp 4,49 T dari Raksasa Multinasional

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap potensi tambahan penerimaan negara mencapai Rp 4,49 triliun. Tambahan penerimaan tersebut berasal dari tiga sistem utama penerapan Pajak Minimum Global alias Global Minimum Tax (GMT).

"Total sekitar Rp 4,49 triliun perkiraan dari tiga sistem GMT," kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam aktivitas nan digelar Pusdiklat Pajak, dikutip Jumat (22/5/2026).

Lebih rinci dijelaskan, potensi tambahan penerimaan dari penerapan GMT berasal dari tiga sistem utama. Pertama dari skema Qualified Domestic Minimum Top Up Tax (QDMTT), potensi penerimaan diperkirakan mencapai Rp 86,38 miliar nan berasal dari tiga grup perusahaan.

Kedua dari sistem Income Inclusion Rule (IIR) dengan nilai mencapai Rp 4,41 triliun dari empat grup perusahaan multinasional. Sementara dari Under Tax Payment Rule (UTPR), DJP tetap perlu menghitung potensinya.

"UTPR tetap kudu kita hitung, agak susah diprediksi," ucap Bimo.

Total terdapat sekitar 722 grup nan terdampak penerapan GMT. Dari jumlah tersebut, 46 grup perusahaan multinasional tercatat memenuhi syarat tanggungjawab pelaporan GMT berasas country by country report periode 2021-2024.

Melalui tiga skema tersebut, negara dapat mengenakan tambahan pajak andaikan tarif efektif perusahaan multinasional berada di bawah pemisah minimum dunia sebesar 15%.
Menurut Bimo, penerapan GMT bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar Indonesia tidak kehilangan kewenangan pemajakan atas aktivitas ekonomi nan berjalan di dalam negeri.

"Pajak minimum dunia itu adalah sebuah keniscayaan. It is not a choice, but it is a necessity. Kalau tidak mengadopsi, justru berisiko merugikan Indonesia," katanya.

Ia mencontohkan andaikan Indonesia tidak menerapkan QDMTT, maka negara lain dapat mengambil kewenangan pemajakan atas perusahaan nan beraksi di Indonesia tetapi menikmati tarif efektif di bawah 15%. Dengan penerapan GMT juga bakal mengubah lanskap persaingan investasi global.

"Fokus dunia itu mulai bergeser dari kejuaraan tarif menuju ke kejuaraan kualitas ekosistem investasi," imbuh Bimo.

(aid/fdl)