DPR Dorong Pemerintah Lakukan Negosiasi Cerdas Pasca Gencatan Senjata AS-Iran

Ilustrasi(Antara)

KOMISI XII DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah negosiasi pandai dan strategis pasca gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini dinilai krusial guna mengantisipasi ketidakpastian dunia nan tetap tinggi serta menjaga stabilitas pasokan daya nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah, menyatakan bahwa meski kesepakatan tenteram berdurasi dua pekan tersebut sempat meredakan ketegangan dan menurunkan nilai minyak bumi ke bawah US$100 per barel, kondisi ini belum menjamin stabilitas jangka panjang.

“Hari ini kita berterima kasih nilai minyak bumi tadi pagi sudah ke nomor US$94 per barel. Namun, situasi ke depan perlu kita mitigasi berbareng melalui negosiasi nan tepat, khususnya oleh Pertamina, untuk memastikan pasokan daya tetap utuh,” ujar Aqib dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Dirjen Migas ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas di Jakarta, Rabu (8/4).

Mitigasi dan Diversifikasi Energi

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan bahwa situasi pasca gencatan senjata tetap sangat dinamis. Ia menekankan pentingnya memperkuat pasokan daya melalui pengembangan sumber domestik baru serta melakukan diversifikasi pasokan dari negara lain jika diperlukan.

Senada dengan Aqib, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap daya fosil. Menurut politikus PKS ini, pengawasan pengedaran menjadi sangat krusial mengingat persaingan dunia dalam memperebutkan pasokan daya semakin ketat, terutama dari negara-negara importir besar seperti Tiongkok dan India.

Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana dari Fraksi Partai Golkar meminta BPH Migas memperketat pengawasan pengedaran BBM hingga ke pelosok. “Pemerintah dikabarkan telah mengunci 95% perjanjian pengadaan daya sebelum konflik. Namun, kami meminta kelancaran pengedaran ini dijaga secara berkelanjutan, tidak hanya saat momen mudik Lebaran saja,” tegasnya.

Klaim Ketahanan Stok Aman

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan bahwa kondisi ketahanan daya nasional saat ini berada dalam level aman. Berdasarkan info realisasi hingga Februari 2026, konsumsi masyarakat tetap terlayani dengan baik tanpa adanya gangguan produksi dari sisi kilang.

“Stok BBM tetap cukup kondusif untuk melayani aktivitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi nan terjadi di lapangan tetap dalam pemisah kendali, dan kami terus berkoordinasi dengan Pertamina Grup untuk memastikan produksi melangkah normal tanpa hambatan maintenance,” pungkas Wahyudi. (E-4)