DPR Minta Pemerintah dan BI Jaga Kepercayaan Pasar

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Politikus Partai Demokrat itu menilai pelemahan rupiah nan menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS menjadi sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik nan terjadi secara bersamaan.

Meski demikian, Marwan menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa serta-merta disamakan dengan krisis 1998. Ia menilai esensial ekonomi nasional tetap relatif kuat.

"Cadangan devisa Indonesia tetap berada pada level aman, rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap terkendali, sistem perbankan relatif sehat, dan rezim nilai tukar melayang-layang memberikan ruang penyesuaian alami terhadap guncangan global," kata Marwan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

Kendati begitu, dia mengingatkan pelemahan rupiah tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, volatilitas nilai tukar nan terlalu tinggi dapat memicu imported inflation, meningkatkan biaya utang luar negeri, memperburuk persepsi pasar, hingga menekan daya beli masyarakat dan suasana investasi.

Karena itu, Marwan meminta pemerintah dan BI segera merespons situasi tersebut melalui kebijakan nan terukur, terkoordinasi, dan tidak berorientasi jangka pendek.

Ia menilai BI perlu melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar offshore secara selektif.

Namun, dia mengingatkan intervensi kudu dilakukan dengan kalkulasi matang agar tidak menggerus persediaan devisa secara berlebihan. Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan BI untuk menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar.

"Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibandingkan info esensial itu sendiri. Karena itu, forward guidance nan jelas menjadi sangat krusial untuk meredam spekulasi," ujarnya.

Di sisi lain, Marwan menyambut baik pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction. Namun, dia meminta penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu kepanikan baru di pasar.

Ia juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) nan selama ini tetap banyak ditempatkan di luar negeri.

"Kebijakan DHE kudu konsisten, tidak berubah-ubah, dan memberikan kepastian norma agar pelaku upaya tetap percaya," tuturnya.

Menurut Marwan, percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara mitra jual beli utama seperti China, Jepang, dan India juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

Selain itu, dia menegaskan stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Kementerian Keuangan, kata dia, juga kudu aktif menjaga stabilitas pasar surat utang negara melalui pengelolaan pembiayaan nan elastis dan optimasi instrumen stabilisasi pasar.

"Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya tekanan global, tetapi gimana menjaga konsistensi kebijakan dan membangun kepercayaan pasar," katanya.

Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan suku kembang memang dapat membantu menahan capital outflow dan menjaga daya tarik aset domestik. Namun, kenaikan nan terlalu garang juga berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi domestik.

Ia menambahkan stabilisasi jangka pendek memang krusial untuk meredam gejolak. Namun, solusi permanen hanya dapat dicapai melalui penguatan esensial ekonomi, reformasi struktural, disiplin fiskal, serta kepastian kebijakan nan kredibel.

"Karena itu, pendekatan gradual dan info dependent menjadi pilihan paling logis agar keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ujar Marwan.

(tfq/tis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]