Dua Pekan Gencatan Senjata AS-Iran tidak Cukup, Rantai Pasok Global masih Terganggu

Selat Hormuz, Iran.(Anadolu)

EKONOM Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpandangan rencana dua pekan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memang memberi napas lega bagi pasar global, nan tercermin dari turunnya nilai minyak. Namun, jarak bentrok tersebut dinilai belum cukup untuk memulihkan rantai pasok dunia nan sempat terguncang, terutama di jalur vital Selat Hormuz.

Ia menjelaskan pemulihan bentuk arus peralatan tidak berjalan otomatis. Sekitar 130 juta barel minyak, 46 juta barel bahan bakar hasil olahan minyak mentah (refined fuels), dan 1,3 juta ton gas alam cair (LNG) tetap tertahan di kapal-kapal nan menunggu jalur aman. Perusahaan pelayaran, operator kapal, dan penjamin asuransi juga tetap bakal berbilang keras sebelum mengirim armada kembali ke kawasan.

Gangguan ekspor minyak melalui Hormuz nan sempat mencapai sekitar 13 juta barel per hari pada Maret juga telah memaksa produsen memangkas output besar-besaran. Sementara itu, proses restart ladang minyak, terminal, serta kilang memerlukan waktu berminggu-minggu apalagi berbulan-bulan.

"Jadi, dua minggu cukup untuk meredakan panik pasar, tetapi tidak cukup untuk mengembalikan rantai pasok dunia ke kondisi normal," ujar Syafruddin kepada Media Indonesia, Rabu (8/4).

Ia menuturkan gangguan daya dapat berubah menjadi inflasi dunia dengan sangat cepat, apalagi sebelum kekurangan pasokan betul-betul terasa di sektor riil. Pasar biasanya lebih dulu menyalurkan syok daya ke nilai perjanjian minyak, ongkos pengiriman, biaya asuransi, serta ekspektasi inflasi.

Ketika Hormuz ditutup dan bentrok meningkat, pasar langsung menghitung akibat lonjakan nilai daya bumi dan potensi perlambatan global. Hal ini, kata Syafruddin, wajar lantaran jalur tersebut menangani sekitar seperlima pengiriman minyak global. Begitu terganggu, negara pengimpor daya segera menghadapi ancaman kenaikan biaya produksi, transportasi, logistik, hingga pangan. Asia menjadi area nan sangat rentan lantaran mengimpor sekitar 60% minyak dan 80% gas dari Timur Tengah.

"Artinya, transmisi dari gangguan daya ke inflasi tidak menunggu berbulan-bulan," ucap Syafruddin.

Ekspektasi nilai dapat bergerak dalam hitungan hari, lampau diteruskan ke nilai impor, tarif angkut, dan biaya pengedaran dalam waktu singkat. Gencatan senjata memang menurunkan akibat jangka pendek, tetapi luka pada pasar daya membikin ancaman inflasi dunia belum sepenuhnya mereda.

Dampak terhadap nilai bahan bakar minyak (BBM) domestik dan beban subsidi juga dinilai tetap signifikan, terutama jika gencatan senjata tidak memperkuat alias pemulihan pasokan berjalan lambat. Sebagai negara net importir energi, Indonesia tetap rentan terhadap gejolak nilai minyak dunia nan dapat segera meningkatkan biaya impor dan menekan stabilitas domestik.

Syafruddin mencatat gencatan senjata selama dua minggu memang sempat meredakan tekanan. Harga minyak Brent turun tajam, sementara rupiah menguat ke kisaran Rp17.010 hingga Rp16.995 per dolar AS. Meski demikian, pasar minyak dunia diperkirakan tetap bakal lebih ketat sekitar 3–5 juta barel per hari dibandingkan ekspektasi sebelum bentrok dalam beberapa tahun ke depan.

"Karena itu, akibat terhadap BBM domestik dan subsidi dinilai tetap tetap ada, terutama jika bentrok kembali meningkat alias pemulihan logistik terganggu," katanya. 

Di sisi lain, penguatan rupiah diperkirakan terbatas dan rentan berbalik arah. Pergerakan ini juga terjadi secara regional, dengan mata duit negara ASEAN lain seperti ringgit Malaysia, peso Filipina, dolar Singapura, dan baht Thailand turut menguat.

Sementara itu, dolar AS condong melemah secara dunia dan nilai emas tetap menguat, mencerminkan sikap pasar nan tetap mencari aset kondusif di tengah ketidakpastian.

Selama gencatan senjata bertahan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan dolar AS tidak kembali menguat tajam, rupiah berkesempatan memperkuat di bawah level Rp17.000 per dolar AS. 

"Namun, pelaku pasar tetap menilai kondisi ini rapuh, sehingga pemulihan nan terjadi condong berkarakter sementara," imbuhnya. 

Perbaikan fiskal

Dihubungi terpisah, ahli ekonomi senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menilai izin bagi dua tanker milik Pertamina untuk melintasi Selat Hormuz menjadi berita positif bagi pasokan minyak Indonesia. Kondisi ini dinilai bisa menekan potensi kelangkaan dan lonjakan nilai daya domestik, sekaligus membuka kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal. Ia menegaskan defisit anggaran perlu dijaga tetap di bawah 3%.

Namun demikian, dia mengingatkan kondisi fiskal Indonesia tetap menghadapi tekanan, mengingat sasaran defisit telah ditetapkan sebesar 2,9% apalagi tanpa adanya bentrok geopolitik. Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Didin berpandangan pengeluaran negara perlu lebih efisien, khususnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan lain seperti Koperasi Desa Merah Putih. 

"Langkah efisiensi ini krusial untuk menyehatkan fiskal dan menghindari penambahan utang luar negeri nan berpotensi membebani finansial negara," tegasnya.

Didin beranggapan anggaran program MBG tetap terlalu besar dan belum sepenuhnya tepat sasaran lantaran tidak banyak mengalir ke sektor UMKM. 

"Oleh lantaran itu, dia menyarankan agar anggaran MBG dikurangi hingga 50 persen dan difokuskan pada penanganan stunting nan tetap berada di kisaran 19–20%, sehingga manfaatnya lebih optimal," usulnya.

Didin menambahkan, andaikan rencana penambahan utang baru pada 2026 sebesar Rp826 triliun dapat ditekan, maka beban pembayaran pokok dan kembang utang nan diperkirakan mencapai Rp1.650 triliun juga dapat dikurangi. Penghematan tersebut dinilai bisa dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi sekaligus mengurangi ketimpangan, terutama melalui penguatan daya beli masyarakat, program support sosial, serta support permodalan bagi UMKM.

Meski terdapat kesempatan dari meredanya ketegangan dunia dari gencatan perang AS-Iran, Didin tetap mengingatkan agar Indonesia waspada terhadap dinamika geopolitik nan belum sepenuhnya stabil. Ia menilai kebijakan gencatan senjata nan terjadi saat ini berpotensi diperpanjang, seiring tekanan politik domestik di Amerika Serikat, termasuk terhadap Donald Trump.

Lebih lanjut, dia menekankan kepercayaan penanammodal sangat berjuntai pada perbaikan tata kelola fiskal dan parameter makroekonomi. Menurutnya, langkah efisiensi anggaran, peningkatan transparansi, serta perbaikan beragam parameter ekonomi bakal mendorong peningkatan kepercayaan pasar. Hal ini tercermin dalam penilaian lembaga pemeringkat seperti S&P Global serta indeks dunia seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) nan turut mencermati kualitas tata kelola fiskal dan pasar modal Indonesia. 

"Momentum saat ini sebagai kesempatan emas bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional," pungkasnya. (Ins/I-1)