Dudung Respons Isu Overflight AS: Tak Boleh Melintas Tanpa Izin

Jakarta, CNN Indonesia --

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan pesawat militer asing tidak diperbolehkan melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin.

Pernyataan ini disampaikan merespons rumor nan berkembang mengenai wacana blanket overflight alias akses lintas udara bagi militer Amerika Serikat (AS).

"Oh ya itu [pesawat militer luar melintasi wilayah RI] sudah norma internasional ya tidak boleh lah ya," ujar Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Dudung menekankan prinsip tersebut sejalan dengan patokan internasional nan mengatur kedaulatan wilayah udara suatu negara. Dengan demikian, setiap aktivitas militer asing tetap kudu mengikuti prosedur dan perizinan nan bertindak di Indonesia.

Dudung sebelumnya menyebut bakal membahas rumor tersebut secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana. Ia mengaku dipanggil untuk memberikan masukan mengenai beragam rumor strategis, termasuk nan berangkaian dengan pertahanan dan geopolitik.

"Saya kan penasihat presiden tentunya mungkin ada hal-hal nan beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," katanya.

Ia juga mengindikasikan pembahasan mencakup rumor nasional maupun internasional, termasuk dinamika geopolitik dunia nan tengah berkembang.

Terkait kerja sama pertahanan dengan AS, Dudung menyebut hubungan tersebut telah berjalan lama dan kemungkinan bakal terus berlanjut. Namun, dia menegaskan keputusan mengenai hal-hal strategis tetap berada di tangan presiden.

"Itu kan sudah lama juga dan ini kelihatannya bakal terus dilanjutkan kerjasama kita dengan Amerika. Tetapi hal-hal nan prinsip, saya rasa beliau [Prabowo] kelak lebih tahu lah. Saya juga kelak bakal bertanya kepada beliau," ucapnya.

Sementara itu, rumor blanket overflight sebelumnya telah dibantah oleh sejumlah pihak. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memastikan tidak ada perjanjian nan memberikan akses penuh ruang udara Indonesia kepada militer AS.

"Ini kan kudu kita cek apa nan ditandatangani oleh Pak Menhan, Pak Sjafrie. Saya coba WA (WA) beliau mungkin dalam perjalanan pesawat, tetapi begitu mendarat beliau jelaskan tidak ada itu," ujar Utut.

Hal serupa juga ditegaskan Kementerian Luar Negeri nan menyatakan tidak ada kebijakan pemberian akses bebas bagi pesawat militer asing di wilayah udara Indonesia.

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan nan memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia," kata ahli bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi terkini di bagian pertahanan dan keamanan, termasuk dinamika geopolitik nan terus berkembang saat menerima Dudung di Istana.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai dinamika geopolitik serta perkembangan di bagian pertahanan dan keamanan," ucap Seskab Teddy dalam keterangan resmi.

Selain menerima laporan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memberikan pengarahan strategis mengenai sejumlah langkah ke depan dalam menjaga, memperkuat, dan meningkatkan sistem pertahanan nasional guna keamanan bangsa.

"Sekaligus memberikan pengarahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan," ujarnya.

(del/har)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]