Dugaan Korupsi, Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko Mulai Disidang

Sidang kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko(Hery Susetyo/MI.)

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, Jumat (10/4). 

Menghadapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdakwa Sugiri dan dua anak buahnya tampil dengan support tim norma terdiri dari 12 pengacara.

Sidang nan berjalan di Ruang Cakra ini tidak hanya menyeret Sugiri. Dua pejabat teras Kabupaten Ponorogo juga duduk di bangku pesakitan sebagai terdakwa. Mereka adalah Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono dan Direktur RSUD dr Hardjono Ponorogo Yunus Mahatma.

"Alhamdulillah sehat mas, suwun," kata Sugiri Sancoko kepada awak media saat hendak masuk ruang sidang.

Dalam agenda sidang pertama ini, tim JPU KPK membacakan berkas dakwaan untuk ketiga terdakwa secara bersamaan. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara jaksa dan tim kuasa norma di hadapan majelis pengadil nan diketuai oleh I Made Yulianda.

Meski pembacaan dakwaan dilakukan kolektif, pihak kuasa norma Sekda Agus Pramono secara unik mengusulkan permohonan kepada pengadil agar persidangan kliennya dipisah (split) dari terdakwa lainnya untuk agenda-agenda berikutnya.

Keseriusan KPK dalam mengawal kasus nan bermulai dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ponorogo ini terlihat dari jumlah personil nan dikerahkan. Sebanyak delapan Jaksa Penuntut Umum disiapkan untuk mengawal proses norma ini hingga tuntas. Mereka adalah Ade Asharie, Agus Subagya, Asril, Greafik Loserte, Lignauli Theresa, Johan Dwi Junianto, Tony Indra, dan Martopo Budi Santoso.

Perkara ini merupakan pengembangan dari rangkaian investigasi nan menetapkan empat orang tersangka. Sebelum Sugiri dan dua pejabat lainnya disidang, pihak swasta ialah Direktur CV Cipto Makmur Jaya, Sucipto, telah lebih dulu menerima vonis.

Pada Selasa lampau (7/4), majelis pengadil menjatuhkan balasan 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan kepada Sucipto. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat dampaknya terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Ponorogo. (H-4)