Gelombang Boikot ChatGPT Mengemuka Setelah Terima Kontrak dari Departemen Perang AS

JAKARTA - Seharusnya, kepintaran buatan (AI) model bahasa besar diciptakan untuk membantu manusia: menulis email, merangkum dokumen, alias sekadar jadi asisten virtual nan ramah.

Namun, memasuki awal Maret 2026, wajah ramah tersebut seketika luntur. Gelombang boikot berjudul "Cancel ChatGPT" (Batalkan ChatGPT) meledak di internet setelah OpenAI, perusahaan di kembali ChatGPT, secara terang-terangan menyerahkan teknologinya ke Departemen Perang Amerika Serikat.

Dalam perlombaan teknologi AI nan dibangun di atas tumpukan info rampasan dari internet, nyaris tidak ada pemain nan betul-betul bermoral. Namun, jika kudu menunjuk satu entitas nan mencoba bermain bersih, nama itu adalah Anthropic (pembuat AI berjulukan Claude). Sayangnya, sikap lurus justru berbuah petaka.

Pekan ini, manajemen pemerintahan Trump secara paksa melarang penggunaan Anthropic di lembaga pemerintahan AS dan menetapkan mereka sebagai "risiko rantai pasokan".

Alasannya sederhana namun prinsipil: Anthropic mempunyai prinsip nan tak bisa ditawar.

Mereka menolak AI buatan mereka digunakan untuk senjata otonom (robot pembunuh tanpa awak) dan menolak teknologi tersebut dipakai untuk pengawasan massal terhadap penduduk negara AS.

Peluang Emas Sam Altman di Tengah Konflik

Ketika Anthropic ditendang lantaran memegang teguh etika, CEO OpenAI, Sam Altman, justru melihatnya sebagai kesempatan emas. Ia langsung turun tangan, menyelamatkan kepentingan militer AS, dan menjanjikan teknologi ChatGPT serta ekosistem OpenAI untuk digunakan oleh pemerintah.

Melalui unggahan di platform X, Altman menyatakan bahwa model AI milik OpenAI tidak bakal digunakan untuk pengawasan massal.

Namun, klaim manis tersebut seketika dibantah oleh seorang pejabat pemerintah AS. Pejabat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa model OpenAI bakal digunakan untuk "segala langkah nan sah secara hukum".

Di bawah Undang-Undang Patriot (Patriot Act) nan disahkan pasca-tragedi 9/11, pengawasan massal terhadap penduduk negara Amerika adalah sesuatu nan "sah secara hukum" dalam skenario tertentu.