Gibran soal Usul JK Naikkan BBM: Tak Sejalan dengan Presiden Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Wapres ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) nan meminta agar nilai bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan imbas bentrok di Timur Tengah.

Gibran menyatakan, pemerintah menghormati usulan nan ada, termasuk dari JK. Namun, dia mengatakan, usulan ini tak sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

"Mohon maaf perihal tersebut tidak sejalan dengan pengarahan Bapak Presiden Prabowo nan secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas nilai BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil," ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4).

Gibran mengatakan, pemerintah bakal melakukan efisiensi dan refocusing anggaran agar masyarakat kelas bawah tak terbebani pengaruh berantai dari kenaikan BBM.

"Selain itu, percepatan transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan daya terbarukan juga terus didorong," katanya.

Gibran menambahkan, Prabowo hari ini juga telah meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik. Ini dinilai merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan BBM.

Adapun usulan untuk meningkatkan nilai BBM itu disampaikan JK pada Rabu (1/4) lalu. Meski begitu, dia juga mendorong adanya upaya penghematan.

"Hemat memakai BBM artinya pikulan umum lebih umum. Begitu juga seperti anjurkan oleh Bahlil ya, untuk masak kudu hemat. Banyak perihal nan kudu dihemat betul. Tapi memang situasi banyak perihal nan tidak bisa diatasi sendiri, lantaran memang ini naik nilai pun lantaran nilai BBM internasional semua kena," kata JK.

"Ya jika mau seperti dulu nan kita lakukan tahun 2005-2006 waktu krisis: naikkan harga. Supaya dengan nilai naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke mana-mana jika tidak perlu. Bisa mengurangi separuh pemakaian BBM. Tapi jika dikasih nilai murah, orang seenaknya," tutur dia.

JK juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan beban subsidi energi, termasuk BBM di tengah lonjakan nilai minyak bumi imbas bentrok antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menurut JK, membengkaknya subsidi daya berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menambah beban utang pemerintah.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan langkah mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berfaedah meningkatkan harga," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).