Gubernur Kaltim Respons Aksi 21 April: Masukannya Sangat Berkelas

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud buka bunyi merespons massa tindakan 21 April Kaltim nan berunjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (21/4).

Rudy menyampaikan terima kasih atas masukan mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh komponen nan telah berperan sebagai kontrol sosial.

"Terima kasih masukan adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen nan menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berfaedah dan sangat berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh Pemprov Kalimantan Timur berakselerasi untuk bisa memperbaiki keahlian kerja kami ke depannya," ujar Rudy dalam keterangan nan disampaikan melalui video Instagram, Selasa (21/4).

Rudy juga menyampaikan harapannya agar mahasiswa, masyarakat, dan seluruh lapisan bisa senantiasa menjadi mata telinga untuk perbaikan dan pertimbangan keahlian Pemprov Kalimantan Timur di dalam penyelenggaraan kontrol sosial serta pertimbangan menyeluruh.

"Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya bakal ditentukan takdirnya," ujar Rudy.

Massa tindakan 21 April rakyat Kaltim berunjuk rasa dengan mengusung tiga tuntutan.

Isi tiga tuntutan tindakan rakyat itu adalah mengaudit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, setop praktik KKN di Kaltim, dan mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan kegunaan pengawasan secara total.

Dalam aksi di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim itu, baik Rudy Mas'ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas'ud--yang merupakan kakak beradik--tak menemui massa demonstran.

Massa tindakan di depan DPRD Kaltim ditemui Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel.

Pada kesempatan itu, Ekti sepakat menandatangani pakta integritas nan diajukan massa tindakan 21 April. Di sisi lain, massa tetap menyoroti ketidakhadiran Ketua DPRD Kaltim Hasan Mas'ud di tengah tindakan tersebut.

"Yang diusulkan adik-adik mahasiswa ini kita sepakat dan kita setujui. Nanti saya sebagai wakil ketua satu, berbareng wakil ketua dua, wakil ketua tiga, serta tujuh ketua fraksi bakal tanda tangan," ujar Ekti disambut persetujuan massa, dikutip dari detik.

Sebelumnya, Aliansi Rakyat Kalimantan Timur membacakan pakta integritas di depan Kantor DPRD Kaltim sebagai corak dorongan komitmen wakil rakyat. Massa juga mempertanyakan keberadaan Ketua DPRD Kaltim nan tidak berada di letak saat tindakan berlangsung.

Dalam isi dokumen, DPRD Kaltim diminta siap bertanggung jawab secara politik dan moral kepada masyarakat serta menjalankan seluruh tuntutan nan disampaikan. DPRD juga diminta siap menerima akibat jika tidak menjalankan komitmen tersebut.

Mereka juga mendesak dilakukan audit total terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, termasuk penggunaan anggaran nan dinilai tidak berpihak pada masyarakat.

Selain itu, tuntutan lain mencakup penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mendorong DPRD menjalankan kegunaan pengawasan secara maksimal terhadap pemerintah daerah. Massa juga menyoroti potensi bentrok kepentingan di tubuh DPRD nan dinilai dapat memengaruhi independensi kebijakan.

Suasana sempat memanas ketika massa meminta ketua DPRD keluar menemui mereka dan merasakan langsung tekanan publik. Mereka menegaskan bakal kembali turun dengan jumlah lebih besar jika komitmen tidak direalisasikan.

[Gambas:Instagram]

Demo di depan Kantor Gubernur Kaltim

Diberitakan detikKalimantan, tindakan 21 April mulanya digelar di depan DPRD Kaltim, lampau sekitar pukul 14.00 Wita, massa tindakan bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim.

Dalam orasi di depan instansi Gubernur Kaltim, massa meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud berjumpa mereka hingga memaksa turun dari jabatannya. Namun hingga tindakan berakhir, Rudy nan juga politikus Golkar itu tak menemui massa demonstran.

Koordinator lapangan sekaligus humas Aliansi Rakyat Kaltim, Lukman Nil Hakim menyebut, massa tindakan tidak mendapat sambutan baik saat tiba di Kantor Gubernur. Ia menilai pemasangan kawat berduri dan penjagaan ketat mencerminkan sikap gubernur nan tidak terbuka terhadap masyarakat.

"Rakyat Kaltim hanya mau menanyakan pertanggungjawaban gubernurnya. Tapi sampai sekarang kami tetap berjuang dan belum ditemui," katanya kepada wartawan, Selasa sore.

Sampai massa tindakan bercempera pada pukul 17.30 Wita, mereka belum juga bisa berjumpa dengan Gubernur Kaltim.

Dalam tindakan tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan utama, mulai dari penghentian praktik KKN hingga pertimbangan total kebijakan pemerintah daerah. Mereka juga meminta DPRD menjalankan kegunaan pengawasan secara maksimal.

"Kami menolak segala corak kecurangan dan ketidakadilan. Tuntutan utama kami stop praktik KKN sekarang juga, dan semua kebijakan nan tidak pro rakyat kudu dievaluasi," ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan nepotisme nan dinilai terjadi di beragam sektor pemerintahan, termasuk penempatan orang-orang dekat di sejumlah posisi strategis. Selain itu, kebijakan anggaran seperti pengadaan kendaraan operasional Rp 8,5 miliar dan pembaharuan rumah kedudukan Rp 25 miliar turut menjadi perhatian.

"Nepotisme itu terlihat jelas. Penempatan orang-orang dekat di beragam posisi. Ditambah kebijakan pengadaan kendaraan operasional Rp 8,5 miliar dan pembaharuan rumah kedudukan Rp 25 miliar," kata Lukman.

Penghapusan subsidi BPJS untuk sekitar 49 ribu masyarakat Kaltim juga disebut sebagai kebijakan nan paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

"Penghapusan subsidi BPJS untuk 49 ribu orang itu sangat menyakitkan. Itu bukan nomor kecil," tegasnya.

Demonstrasi melangkah dengan aman, dan massa tindakan sempat menangkap salah satu laki-laki nan diduga provokator lantaran membawa flare dan peledak asap.

Sebab  tidak mendapat respons gubernur, tindakan lanjutan tidak menutup kemungkinan bakal kembali digelar.

"Saya juga belum bisa memastikan ya bahwa perjuangan ini bakal bersambung terus, sembari kita juga duduk setelah tindakan ini, kita bersama-sama. Nanti kita bakal lihat gimana kondisi ke depannya," kata Lukman.

Massa tindakan nan bergerak dalam demo 21 April mencapai kurang lebih 3.000 orang. Mereka terdiri dari lima elemen, mahasiswa, serikat buruh, driver ojol, ormas, dan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(kid/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]