loading...
CEO Anthropic, Dario Amodei, menghadapi pertarungan norma sengit melawan Departemen Perang AS mengenai pemisah etika penggunaan kepintaran buatan dalam militer. Foto: ist
AMERIKA - Ketegangan antara etika teknologi dan ambisi mesin perang negara pecah di ruang sidang. Perusahaan AI, Anthropic, resmi menuntut Departemen Perang AS (DoW) ke pengadilan federal San Francisco, menolak keras penggunaan model AI Claude miliknya untuk operasional senjata otonom mematikan dan sistem pengawasan massal terhadap penduduk sipil.
Dipimpin oleh Hakim Distrik AS Rita Lin, sidang ini dipercepat pelaksanaannya dari agenda awal 3 April 2026 menjadi hari Selasa.
Kasus ini bermulai pada Februari 2026 ketika Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara sepihak memutus hubungan dan melabeli Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan keamanan nasional".
Pelabelan ini memicu gugatan dobel pada 9 Maret mengenai peninjauan kembali status tersebut dan pembelaan kewenangan Amandemen Pertama (kebebasan berpendapat).
Berdasarkan tren pasar dan kebijakan militer 2026, kasus ini menelanjangi ironi besar.
Di saat raksasa teknologi berkompetisi menyuplai "otak" untuk mesin pembunuh demi uang, Anthropic justru mengorbankan upaya demi prinsip.
Pada 2025, Anthropic menandatangani perjanjian awal senilai Rp3,4 triliun (USD200 juta) dengan Pentagon. Namun, negosiasi buntu lantaran DoW meminta kontrol penuh.
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·