Harga Bahan Baku Plastik Naik, Pemerintah Siapkan Langkah Darurat

Pemerintah memantau lonjakan nilai bahan baku plastik dan komoditas dunia akibat bentrok Timur Tengah.(Dok. Alvaboard)

PEMERINTAH mulai memperketat pengawasan terhadap lonjakan harga bahan baku plastik dan sejumlah komoditas lain nan terdampak eskalasi geopolitik global, terutama bentrok di area Timur Tengah. Kenaikan nilai ini dinilai berpotensi menekan sektor industri nasional nan tetap berjuntai pada pasokan impor.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sekarang memantau pergerakan nilai komoditas dunia secara harian untuk mengantisipasi pengaruh lanjutan terhadap industri dan masyarakat. Fokus utama pemerintah adalah menahan agar gejolak nilai dunia tidak berubah menjadi tekanan berkepanjangan di dalam negeri.

“Pemerintah terus setiap hari memonitor seluruh komoditas nan terkena akibat kenaikan nilai dunia,” ujar Prasetyo saat memberi keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut dia, industri plastik menjadi salah satu sektor nan paling rentan lantaran bahan bakunya tetap banyak berjuntai pada impor. Saat harga energi dan komoditas bumi melonjak, biaya produksi dalam negeri ikut terdorong naik.

Untuk meredam dampaknya, pemerintah mengintensifkan koordinasi lintas kementerian. Sejumlah kementerian nan dilibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian guna merumuskan respons nan sigap dan terintegrasi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk menjaga kestabilan pasokan daya dan bahan baku industri. Opsi pembukaan sumber pasokan baru turut dipertimbangkan jika tekanan nilai dunia terus berlanjut.

Namun, Prasetyo menegaskan solusi atas persoalan ini tidak bisa diwujudkan secara instan. Sebab, penyesuaian pasokan bahan baku dan daya sangat berjuntai pada rantai pasok dunia serta hubungan jual beli antarnegara nan memerlukan waktu.

Ia mencontohkan upaya mencari pemasok minyak baru tidak sesederhana memilih negara produsen. Menurutnya, meski ada banyak negara alias perusahaan nan mempunyai kapabilitas produksi, pemerintah dan pelaku industri tetap memerlukan proses adaptasi, negosiasi, hingga penyesuaian skema pembelian.

Karena itu, pemerintah saat ini memilih jalur mitigasi berjenjang sembari terus menyusun beragam skema kebijakan untuk menjaga kestabilan harga. Langkah tersebut dinilai krusial agar industri nasional tidak semakin terpukul oleh ketidakpastian geopolitik nan tetap berlangsung.(Ant/Z-10)