Harga Sepatu Rp179 Ribu, Stradenine Tak Terlibat Proyek Sekolah Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemilik merek sepatu lokal asal Surabaya Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, menyatakan brand miliknya tak terlibat dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 nan diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Reynaldi mengaku terkejut saat mengetahui produknya ramai diperbincangkan di platform media sosial Threads. Brandnya itu jadi dikaitkan dengan pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat berbobot miliaran rupiah.

"Sebenarnya saya juga kaget. Eh, tiba-tiba kok viral ini brand saya gitu loh. Jadi ceritanya ada rame lah di media sosial, di Threads itu pertama, saya tahunya dari Threads," kata Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/5).

Reynaldi mengatakan, warganet di Threads menghubungkan brandnya nan terpampang pada foto pengarsipan 2025, dengan rencana pengadaan pemerintah untuk Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026.

Foto nan menjadi pemicu spekulasi tersebut memperlihatkan momen seremonial Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berbareng Menteri Sosial Saifullah Yusuf nan memasangkan sepatu produk Stradenine ke siswa Sekolah Rakyat.

Ia pun menegaskan keberadaan sepatu Stradenine dalam foto itu tidak mempunyai kaitan dengan proyek pengadaan puluhan ribu pasang sepatu Sekolah Rakyat, nan saat ini sedang disorot.

"Itu foto Gubernur Kofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial pasangin sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu nan difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine," ucapnya.

"Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen lantaran Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk program Sekolah Rakyat totalnya nan Rp27 M sekian ya," ujarnya.

[Gambas:Instagram]

Diketahui, berasas info Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kemensos mengalokasikan Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu, nan jika dirinci mencapai nilai Rp700 ribu per pasang.

Angka tersebut jadi polemik lantaran dinilai terlalu mahal untuk ukuran sepatu sekolah. Reynaldi pun langsung meluruskan, nilai retail produknya jauh di bawah plafon anggaran pemerintah tersebut.

"Framing brand saya ini sudah mulai ke mana-mana, makanya kita klarifikasi. Kalau nilai Stradenine sendiri kita untuk sepatu sekolah itu di Rp179 ribu sampai ke Rp300 ribu. Tapi nan Rp300 ribu itu ke lifestyle dan running lah. Kita bilang produk premiumnya Mas. Makanya saya sebagai owner kita klarifikasi. 'Oh, enggak kok. Brand kita enggak semahal ini.' itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Reynaldi memastikan tidak ada kerja sama umum maupun pembelian langsung dari pihak kementerian kepada perusahaannya mengenai program Sekolah Rakyat.

Selama ini, kata Reynaldi, Stradenine konsentrasi memasarkan produknya pada jalur pengedaran konvensional melalui pemasok dan toko online serta offline di beragam wilayah Indonesia.

"Kita sebagai brand ini hanya jualan biasa ke distributor, ke toko online. Kita enggak ada pernah menerima pesanan secara langsung tentang pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Seperti itu," ucapnya.

Reynaldi juga menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada pembicaraan mengenai rencana kerja sama dalam jumlah besar. Meski pemerintah melalui Mensos berencana membuka lelang pengadaan secara transparan, pihak Stradenine memilih untuk tidak terlibat dan tetap konsentrasi pada pasar retail.

"Enggak pernah. Enggak ada komunikasi, enggak ada pertemuan. Saya sebagai brand ya. Kalau saya pribadi sih enggak ya. Maksudnya lantaran kita fokusnya sih jualan ke ini aja sih, ke kalangan ini. Kita kan sebagai pengusaha ya," tuturnya.

Reynaldi pun menyayangkan sepatu mereknya jadi terseret dengan kepentingan politik alias proyek pemerintah. Ia cemas perihal tersebut dapat merusak gambaran brand nan telah dibangunnya sebagai penyedia sepatu dengan nilai terjangkau bagi masyarakat luas.

"Kalau menyayangkan sih, ya sebenarnya kan kita enggak pernah berambisi dikenal dengan langkah seperti ini. Jadi kayak kita juga menyayangkan kenapa kok kita ini dikenalnya, terframing-nya, seperti itu. Satu dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya hubungan dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana gitu loh. Jadi menyayangkan sih [pengaruhnya] ke brand image sih sebenarnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Mensos RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memberikan penjelasan mengenai polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat nan mencapai Rp27,5 miliar.

Anggaran itu menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan nilai sepatu Sekolah Rakyat itu menyentuh nomor Rp700 ribu per pasang.

Gus Ipul menjelaskan nomor itu hanya perencanaan awal dan belum final. Menurutnya anggaran nan direncanakan bakal melalui proses pengadaan nan transparan.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan kelak tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan kelak hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Minggu (3/5).

Menurut Gus Ipul, jika proses lelang dan pengadaan sudah dilakukan, maka anggaran dan nilai sepatu bakal jauh lebih murah dari perencanaan awal.

"Jadi jika sekarang disebut Rp700 ribu ya, kelak bisa hasilnya jauh di bawah itu," ucapnya.

Meski tidak merinci perincian teknis proses lelang, Gus Ipul mengaku telah mewanti-wanti seluruh jejeran di Kemensos agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan program prioritas Presiden tersebut.

"Saya sudah pastikan kepada teman-teman nan punya tanggung jawab pengadaan peralatan dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," ujarnya.

Gus Ipul juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan seluruh program di Kemensos. Ia meminta agar jangan ada pihak nan melakukan rekayasa, intervensi alias praktik lancung lainnya.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan betul-betul dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal nan menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya nan Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya.

Wakil Gubernur Jatim dua periode ini pun berkomitmen untuk menjadi pihak pertama nan melaporkan jika ditemukan adanya manipulasi alias praktik terlarangan dalam proyek ini.

"Mari kita belajar kepada hal-hal nan tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita kudu betul-betul bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, jika terjadi manipulasi, jika ada kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen bakal menjadi pihak pertama nan melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial nan main-main dengan pengadaan peralatan dan jasa," ucapnya.

(frd/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]