Huntara di Sumut dan Sumbar Selesai, Satgas PRR Kebut Garap Huntap

Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra mencatatkan progres signifikan, ditandai dengan rampungnya pembangunan kediaman sementara (huntara) sesuai sasaran di Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Berdasarkan info Satgas PRR per 4 Mei 2026, seluruh kebutuhan sebanyak 1.024 unit huntara di Sumut telah selesai dibangun. Sementara di Sumbar, sebanyak 830 unit huntara nan sudah tuntas

Di sisi lain, pembangunan huntara di Aceh sebagai wilayah dengan akibat terbesar juga terus menunjukkan kemajuan pesat. Dari total rencana 18.380 unit, sebanyak 16.785 unit telah selesai dibangun alias sekitar 91 persen.

Secara keseluruhan, pembangunan huntara di tiga provinsi telah mencapai 18.639 unit dari total rencana 20.234 unit alias sekitar 92 persen. Pembangunan huntara merupakan kerja kolaboratif lintas sektor nan melibatkan BNPB, Kementerian PUPR/PKP, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta beragam organisasi kemanusiaan dan komunitas.

Seiring dengan tuntasnya pembangunan huntara di sebagian wilayah, Satgas PRR sekarang mengakselerasi pembangunan kediaman tetap (huntap) sebagai bagian dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga 4 Mei 2026, progres pembangunan huntap di tiga provinsi tercatat mencapai 4,2 persen, dengan 1.661 unit dalam tahap pembangunan dan 248 unit telah selesai dari total rencana 39.501 unit.

Di Aceh, pembangunan huntap direncanakan sebanyak 29.076 unit. Hingga saat ini, sebanyak 820 unit berada dalam proses pembangunan dan 104 unit telah selesai, alias sekitar 2,8 persen. Di Sumut, dari total rencana 7.601 unit, progres pembangunan mencapai 407 unit dengan 120 unit telah selesai, setara dengan 5,3 persen.

Sementara di Sumbar, dari rencana 2.824 unit, pembangunan telah mencapai 434 unit dengan 24 unit selesai alias sekitar 15,36 persen.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama setelah kebutuhan kediaman sementara terpenuhi.

"Sekarang kita genjot huntap. Semua info kebutuhan huntap, (termasuk) untuk huntap komunal bakal kita serahkan ke Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk dihitung kebutuhan anggaran, (kemudian) ajukan ke Menteri Keuangan," kata Tito dalam keterangannya, Senin (4/5)

Selain pembangunan bentuk hunian, pemerintah juga memperkuat support melalui instrumen Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga 4 Mei 2026, penyaluran DTH telah menjangkau 19.228 penerima di tiga provinsi dengan tingkat realisasi 100 persen.

DTH diberikan kepada penyintas nan memilih menyewa kediaman alias tinggal di rumah sanak famili sembari menanti huntap di bangun. Besaran DTH sebesar Rp600 ribu nan diberikan selama 3 bulan alias Rp1,8 juta.

Ke depan, Satgas PRR bakal terus mengawal percepatan pembangunan kediaman permanen serta memastikan seluruh penyintas dapat segera menempati tempat tinggal nan aman, layak, dan terhormat sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh pascabencana.

(rea/rir)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]