Indef: Kehadiran Presiden Prabowo di Paripurna DPR Tunjukkan Komitmen Jaga Kredibilitas APBN

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Antara)

KEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto secara langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI besok hari dinilai sebagai sinyal politik dan ekonomi nan cukup krusial di tengah tekanan ekonomi saat ini.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan pasar bakal membaca ini sebagai upaya pemerintah menjaga kepercayaan terhadap arah fiskal ke depan.

"Sisi positifnya, Presiden dapat menunjukkan komitmen langsung dalam menjaga kredibilitas APBN dan memperkuat koordinasi fiskal-moneter. Ini krusial lantaran ruang fiskal makin tertekan akibat potensi kenaikan subsidi energi, beban kembang utang nan meningkat, dan kebutuhan pembiayaan program prioritas nan besar," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (19/5).

Selain itu, kata Rizal, kehadiran Presiden juga bisa menjadi momentum memberi kepastian kepada penanammodal mengenai strategi stabilisasi ekonomi dan reformasi struktural.

Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5). Kehadiran Presiden ini menjadi momen berhistoris dalam tradisi legislasi nasional.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

"Rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal nan bakal disampaikan langsung oleh Presiden," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Selasa (19/5).

Langkah Presiden Prabowo nan bakal menyampaikan KEM-PPKF secara langsung di hadapan personil majelis merupakan perihal nan tidak lazim. Saan Mustopa mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya seorang Presiden mengambil peran tersebut secara langsung.

Pada periode pemerintahan sebelumnya, arsip strategis mengenai arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara biasanya disampaikan oleh perwakilan pemerintah melalui menteri terkait, seperti Menteri Keuangan alias Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  (H-3)