Indonesia Inisiasi Pernyataan Bersama Keamanan UNIFIL Didukung 73 Negara

Sejumlah prajurit TNI mengusung peti jenazah Sersan Kepala (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan saat upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Giri Dharmoloyo II, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (5/4/2026). Sersan Kepala (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan merupakan an(ANTARA/Anis Efizudin)

PEMERINTAH Indonesia mengambil langkah diplomasi progresif di kancah internasional dengan menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers. Inisiatif ini merupakan respons tegas atas memburuknya situasi keamanan di Lebanon nan menakut-nakuti keselamatan pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Hingga Kamis (9/4) pukul 16.30 waktu New York, tercatat sebanyak 73 negara dan observer PBB telah menyatakan support resmi terhadap pernyataan berbareng tersebut. Dukungan luas ini mencerminkan keprihatinan dunia terhadap eskalasi bentrok nan kian membahayakan personel di lapangan.

Kepemimpinan Diplomasi Indonesia

Pernyataan berbareng tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi, dalam sesi media stakeout nan digelar berbareng antara Indonesia dan Prancis di Markas Besar PBB. Momentum ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara kunci, termasuk personil tetap Dewan Keamanan PBB.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, nan sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia bakal mengambil langkah nyata merespons rangkaian serangan terhadap pasukan perdamaian sejak akhir Maret 2026. Insiden tragis tersebut telah menyebabkan tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia gugur dalam tugas.

Desakan Penyelidikan Menyeluruh

Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh kejadian nan melibatkan pasukan penjaga perdamaian. Negara-negara kontributor UNIFIL juga menyerukan penghentian kekerasan segera, de-eskalasi ketegangan, dan mendesak semua pihak kembali ke meja perundingan.

"Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen nan tersedia guna memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi nan semakin berbahaya," tegas Umar Hadi dalam keterangan resminya.

Pernyataan berbareng ini menjadi instrumen tekanan kolektif dari organisasi internasional. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa mandat perdamaian PBB dapat dijalankan tanpa adanya tindakan garang nan tidak dapat dibenarkan terhadap personel maupun ketua misi di area konflik. (Z-1)