Inflasi Padang Panjang April 2026 Turun ke 2,48 Persen, IPH Stabil

(MI/Yose Hendra)

KOTA Padang Panjang mencatatkan performa ekonomi nan positif dengan penurunan inflasi tahunan (year on year/yoy) nan signifikan pada April 2026. Angka inflasi tercatat berada di level 2,48 persen, menurun tajam dibandingkan posisi Maret 2026 nan sempat menyentuh 4,32 persen.

Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah nan dirangkaikan dengan peluncuran pedoman bahan ajar pendidikan antikorupsi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/5). Rakor diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Alvisena, dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.

Tren Penurunan Pasca-Lebaran

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, mengungkapkan bahwa tren inflasi pasca-Lebaran di tingkat nasional pada periode 2022 hingga 2026 terus menunjukkan kurva menurun. Pada April 2026, inflasi nasional tercatat sebesar 0,13 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Kondisi di Padang Panjang sejalan dengan tren tersebut. Pada minggu pertama Mei 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di kota ini berada di nomor 0,30 persen, nan masuk dalam kategori perubahan rendah. Meski stabil, pemerintah tetap mewaspadai kenaikan nilai pada sejumlah komoditas utama.

Integritas dan Pendidikan Antikorupsi

Selain konsentrasi pada stabilitas nilai pangan, pertemuan ini juga menyoroti penguatan integritas aparatur negara. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan strategi vital dalam membentuk karakter jujur sejak dini.

"Penanaman nilai kejujuran sejak usia awal hingga jenjang pendidikan menengah menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahan korupsi," tegas Akhmad.

Senada dengan perihal tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan bahwa visi masa depan Indonesia tanpa korupsi kudu diinisiasi dari lingkungan sekolah. Menurutnya, perubahan perilaku kudu dimulai dari ruang kelas, bukan sekadar melalui tindakan norma di ruang pemeriksaan maupun persidangan. (I-2)