Jaga Rasio Belanja Pegawai, DPRD Kota Bandung Minta Peningkatan Produktivitas dan PAD

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi(MI/BAYU ANGGORO)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti realisasi shopping pegawai nan sekarang telah menyentuh nomor 29%. Angka ini mendekati periode pemisah maksimal 30% nan ditetapkan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memacu produktivitas kerja serta mendongkrak pendapatan original wilayah (PAD). Hal ini dirasa krusial sebagai solusi menjaga kesehatan postur anggaran.

Asep menyatakan, meski secara izin nomor 29% tetap berada dalam koridor aturan, Pemkot Bandung tidak boleh lengah. Efisiensi anggaran kudu diikuti dengan capaian keahlian nan maksimal dari setiap aparatur sipil negara (ASN).

"Saya meyakini upaya efisiensi terus berjalan. Namun, titik tekannya adalah peningkatan produktivitas. Kita mau dari sisi biaya tetap sesuai pengarahan pusat, tapi hasil kerjanya kudu lebih optimal bagi masyarakat," ungkapnya, di Bandung, Kamis (9/4).

Di tengah pembatasan porsi shopping pegawai, dia mengungkapkan adanya tantangan riil di lapangan. Sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan, tetap mengalami kekurangan tenaga guru.

Bahkan, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah lembaga teknis lainnya. Asep menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai di sektor krusial kudu dilakukan secara sangat selektif.

Pemkot Bandung diminta untuk berpikir keras agar pemenuhan kebutuhan mendesak tersebut tidak sampai menabrak pagu anggaran nan telah dipatok undang-undang. Oleh lantaran itu, DPRD mendesak Pemkot Bandung untuk lebih garang dalam mengoptimalkan sektor-sektor potensial penyumbang PAD.

Sektor pariwisata

Asep menilai, sektor pariwisata menjadi motor utama nan belum tergarap maksimal untuk menambal kebutuhan fiskal daerah. Hal ini berasas dengan tingginya volume kunjungan visitor ke Kota Kembang nan semestinya berbanding lurus dengan serapan pajak dari sektor pendukungnya.

"Okupansi hotel nan tinggi kudu diikuti dengan pengawasan pajak nan ketat. Restoran dan kafe kudu menjadi penyumbang signifikan seiring pergerakan ekonomi wisatawan.

Tak hanya itu, menurut dia, optimasi pendapatan dari beragam jasa publik mengenai kepariwisataan absolut kudu dilakukan.

"Potensi wisata Bandung itu luar biasa besar. Kedatangan visitor kudu dimaksimalkan dampaknya. Jika hotel terisi dan restoran ramai, maka PAD kudu meningkat," ujarnya.

Dia menyebut keberhasilan mendongkrak PAD ini menjadi kunci agar postur anggaran tetap sehat tanpa membebani masyarakat lokal.

"Strategi peningkatan PAD ini murni mengandalkan perputaran ekonomi dari pihak eksternal alias wisatawan, sehingga tidak bakal menambah beban pajak bagi penduduk Bandung. Ada pergerakan ekonomi dari orang nan datang ke Bandung, mereka belanja, itu nan kudu kita tangkap menjadi pendapatan daerah," tandas Asep.