Kadin Tolak Wacana Penahanan Restitusi Pajak demi Kepastian Usaha

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.(Dok. Metro TV)

DI tengah ketidakpastian ekonomi dunia nan dipicu oleh perang tarif dan bentrok geopolitik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya ketenangan dan kepastian kebijakan bagi bumi usaha. Kadin secara tegas menyatakan keberatan terhadap wacana penahanan restitusi pajak nan dinilai dapat mengganggu keberlanjutan upaya dan suasana investasi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyatakan bahwa pelaku upaya saat ini tengah berjuang keras mempertahankan operasional demi menjaga kesiapan lapangan kerja. Menurutnya, support terhadap program pemerintah, termasuk pembuatan lapangan kerja (job creation), hanya dapat terwujud jika ada stabilitas kebijakan.

“Para pelaku upaya nan tergabung di Kadin Indonesia mendukung sepenuhnya semua program presiden, di antaranya job creation. Ini semua bisa melangkah jika ada ketenangan dan kepastian berusaha,” ujar Saleh Husin di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Respons Terhadap Wacana DPR

Pernyataan Kadin ini merupakan respons terhadap usulan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, dalam sebuah perbincangan televisi nasional pada Rabu (8/4/2026). Misbakhun sebelumnya melontarkan wacana bahwa penundaan restitusi pajak berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga Rp500 triliun, nan dapat menjadi alas fiskal menghadapi lonjakan nilai daya global.

Namun, Kadin menilai langkah tersebut justru berisiko kontraproduktif. Saleh menegaskan bahwa restitusi pajak adalah kewenangan pelaku upaya atas kelebihan pembayaran pajak nan telah disetorkan kepada negara. Menahan biaya tersebut sama saja dengan mengganggu arus kas (cash flow) perusahaan, terutama di sektor manufaktur nan menyerap jutaan tenaga kerja.

Menjaga Kepercayaan Investor

Mantan Menteri Perindustrian tersebut mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang tidak normal. Oleh lantaran itu, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan bumi upaya sangat diperlukan untuk menghadapi akibat tekanan dunia terhadap ekonomi domestik.

“Dunia upaya harusnya diberikan ketenangan, bukan justru dihadapkan pada kebijakan nan berpotensi mempersulit suasana usaha. Jangan sampai muncul kebijakan nan memicu keraguan penanammodal terhadap kepastian norma di Indonesia,” tegas Saleh.

Kadin berambisi pemerintah tetap konsisten pada kebijakan nan pro-pertumbuhan dan menjaga kepercayaan pasar. Stabilitas kebijakan dianggap sebagai aspek kunci agar pengusaha tidak ragu dalam melakukan investasi baru dan tetap bisa menjaga keberlangsungan ekonomi nasional di masa sulit. (H-3)