KDM Usul 70 Persen Pajak Tambang Masuk Kas Desa

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.(Dok. Antara)

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan skema baru pengedaran pajak pertambangan dengan mengalokasikan 70% pendapatan pajak kembali ke desa tempat aktivitas tambang beroperasi. Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan bagi masyarakat lokal nan selama ini menanggung akibat langsung dari aktivitas industri tersebut.

Usulan tersebut disampaikan Dedi usai melakukan kunjungan ke Situs Batutulis, Kota Bogor, pada Kamis (14/5). Ia menegaskan bahwa pembangunan kudu berdasarkan asas keadilan, terutama bagi wilayah nan menjadi sumber daya alam.

“Rencana di saya pajak tambang itu kudu 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya mau membangun nan berkeadilan,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari Antara, Kamis (14/5).

Menurut Gubernur nan berkawan disapa KDM ini, kebijakan pertambangan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur seperti jalan unik pikulan tambang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang mulai konsentrasi pada masa depan masyarakat dan pemulihan lingkungan di wilayah lingkar tambang.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah melakukan kajian mendalam mengenai keberlangsungan aktivitas tambang, khususnya di wilayah Bogor. Evaluasi mencakup luas area operasional nan tetap layak serta akibat lingkungan nan ditimbulkan selama ini.

“Kita lihat dulu apakah tambangnya tetap bakal ada keberlangsungan alias tidak. Setelah tambang itu apa nan bakal dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini nan lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” tambahnya.

Dedi menilai, selama ini desa-desa penghasil tambang belum mendapatkan faedah ekonomi nan sebanding dengan akibat nan dihadapi, mulai dari kerusakan ekosistem hingga gangguan mobilitas akibat kendaraan berat. Melalui skema pengedaran pajak nan lebih besar ke tingkat desa, diharapkan tata kelola pertambangan menjadi lebih berpihak pada masyarakat lokal.

Selain redistribusi pajak, Pemprov Jabar juga terus mengevaluasi rencana pembangunan jalan unik tambang di Bogor. Proyek ini bakal diselaraskan dengan hasil kajian lingkungan terbaru agar tidak menimbulkan masalah baru di masa mendatang. (Ant/Z-10)