Kebijakan Politik BBM Jadi Ujian Kepemimpinan Nasional Hadapi Tekanan Global

Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU COCO Jalan Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). Pemerintah menegaskan bahwa nilai BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak bakal mengalami kenaikan dan memastikan p(Antara)

MENGHADAPI gejolak dunia nan menakut-nakuti kesiapan bahan bakar minyak (BBM), pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak meningkatkan harga BBM dengan tetap mempertimbangkan kalkulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara cermat.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menilai kepemimpinan nasional saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola dinamika lokal maupun global, terutama dalam merespons perubahan harga minyak dunia. Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan dari era Presiden Megawati, SBY, hingga Jokowi dapat menjadi pelajaran berbobot bagi Presiden Prabowo dalam membentuk model kepemimpinannya sendiri.

“Momentum nilai minyak bumi ini menjadi tantangan presiden dalam mengelola dinamika internasional nan berakibat langsung pada skala nasional. Kepekaan waktu alias timing menjadi krusial dalam memutuskan apakah bakal meningkatkan alias mempertahankan nilai BBM,” ujar Mada, Kamis (9/4).

Kepercayaan Publik dan Dampak Riil Ekonomi

Mada menekankan bahwa keberanian untuk tidak meningkatkan nilai BBM di saat banyak negara lain mengambil langkah sebaliknya kudu didasarkan pada kalkulasi akurat. Hal ini juga kudu dibarengi dengan keahlian pemerintah membangun kepercayaan publik melalui kebijakan nyata, bukan sekadar retorika.

Dampak riil dari kebijakan ini, lanjut Mada, kudu tercermin pada terjaganya kebutuhan pokok masyarakat. “Seharusnya daya beli tidak melemah, harga-harga tidak melambung tinggi, dan kesempatan kerja tidak semakin terbatas. Pengelolaan kebijakan nan tidak tepat berpotensi menghasilkan keputusan jelek bagi pemerintah maupun masyarakat,” imbuhnya.

Evaluasi Kebijakan dan Kinerja Kabinet

Presiden Prabowo juga disarankan untuk melakukan pertimbangan kebijakan secara berjenjang alias inkremental. Beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih dinilai perlu terus dipantau efektivitasnya. Terkait rencana Work From Home (WFH) bagi ASN sebagai upaya efisiensi BBM, Mada menganggap perihal tersebut sebagai langkah konkret, namun tetap memerlukan monitoring ketat dalam pelaksanaannya.

Lebih jauh, Mada menyoroti perlunya pertimbangan menyeluruh terhadap keahlian kementerian. Mengingat struktur kabinet saat ini nan cukup besar, rumor perombakan kabinet alias reshuffle bisa menjadi opsi jika performa kementerian tidak optimal dalam mendukung visi presiden.

“Dengan jumlah kementerian nan ada saat ini, presiden perlu merespons situasi dengan cepat. Jika memang dibutuhkan, reshuffle dapat menjadi langkah untuk mengulas situasi dengan lebih baik demi kepentingan nasional,” tegas Mada.

Di tengah tekanan internasional dan ekonomi nan besar, kecepatan pemerintah dalam merespons masukan publik bakal menjadi penentu sejauh mana kepemimpinan nasional bisa melewati ujian krisis daya dunia ini. (AU/E-4)