Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Indonesia Timur

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Perum Bulog untuk mempercepat dan memperluas pengedaran minyak goreng ke area Indonesia Timur. Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga pemerataan nilai serta menjamin kesiapan kebutuhan pokok, khususnya di wilayah kepulauan nan mempunyai tantangan pengedaran lebih kompleks.

"Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran daripada minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia Timur ya, khususnya Papua, walaupun itu kita sama-sama memahami transportasinya susah tetapi tetap kudu dimaksimalkan," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Tomsi menjelaskan, berasas pemetaan pengedaran saat ini, area Indonesia Timur nan mencakup Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah memperoleh alokasi minyak goreng Minyakita sebesar 6.115 kiloliter. Namun, realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 65 persen alias setara 4.025 kiloliter. Karena itu, dia meminta proses pengadaan dan pengedaran dari pihak pemasok terus dipercepat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal di beragam daerah.

Ia menambahkan bahwa tingginya ongkos logistik akibat kondisi geografis wilayah kepulauan kerap memicu kenaikan nilai di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, menurutnya, forum pengendalian inflasi kudu lebih konsentrasi membahas wilayah-wilayah dengan lonjakan nilai nan signifikan agar solusi dapat segera diterapkan secara tepat sasaran.

"Oleh karena itu, seluruh paparan narasumber ya kami minta untuk konsentrasi dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah nan kita nilai kenaikannya cukup ekstrem untuk kita bisa tanyakan," tegasnya.

Lebih lanjut, Tomsi berambisi forum pertimbangan mingguan pengendalian inflasi nan berjalan beberapa kali ini dapat terus dioptimalkan sebagai ruang koordinasi nan lebih efektif. Hal ini terutama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan akar persoalan inflasi secara spesifik.

"Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut kita perlu mengefektifkan waktu di mana hal-hal nan pokok, krusial alias nan naik alias nan menjadikan hal-hal nan bakal menyebabkan kenaikan nan kita prediksi di masa depan bakal menyebabkan harga-harga itu naik, itu saja nan kita bahas," pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Kelik Budiana.

Selain itu, turut datang secara virtual ialah Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto, serta pihak mengenai lainnya.