Kepala Bakamla Dukung Ide Pungut Biaya Kapal Lewat Selat Malaka

Batam, CNN Indonesia --

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah mendukung wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan tarif alias biaya terhadap kapal nan melintas di Selat Malaka.

Irvan mengatakan pemerintah sangat memerlukan pendapatan negara dari beragam sektor, termasuk perairan. Ia pun mencontohkan konsep seperti Terusan Suez dan Terusan Panama.

"Itu rumor nan baik, seperti Terusan Suez, seperti Terusan Panama itu pakai bayar semua itu. Nah, saya sendiri sudah mempunyai konsep untuk mendukung buahpikiran menteri finansial seperti itu. Pada saat ini, mungkin kita semua mungkin memerlukan pendapatan negara dari segala sektor termasuk di perairan," kata Irvan kepada wartawan di Batam, Kamis (23/4).

Irvan mengandaikan Selat Malaka seperti jalan tol alias jalan raya nan banyak dilintasi kendaraan. Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan ruang nan ada di sepanjang Selat Malaka.

Ia mengaku sudah menyampaikan beberapa saran strategis dalam mengelola Selat Malaka dan Laut Natuna Utara agar bisa meningkatkan pendapatan negara kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kita bayangkan Selat Malaka ini seperti jalan tol alias jalan raya nan besar, sementara kita dipinggir-pinggirnya, masak enggak bikin warung kek, bikin apa pom bensin untuk kita mampir dan terus terang saya enggak bisa menyampaikan," ujarnya.

Irvan meyakini masa depan Indonesia ada di laut lantaran sumber daya alam nan melimpah. Menurutnya, mengelola sumber daya laut tidak susah lantaran bisa tumbuh dan hidup sendiri.

"Karena sumber daya alam terbarukan ada di laut, mungkin di darat sudah habis, hanya di laut tetap tetap ada, dan itu tidak susah kita mengelola lantaran sumber daya ini tumbuh sendiri, hidup sendiri, kita nggak perlu kasih makan, kita nggak perlu kasih vitamin, tinggal tangkap tinggal ambil dan itu bisa terbarukan," ujarnya.

Peresmian Mako Bakamla

Irvan juga sekaligus meresmikan tiga Markas Komando (Mako) tiga bagian wilayah Indonesia, ialah Zona Barat di Batam, Zona Tengah di Manado, dan Zona Timur di Ambon.

Irvan mengatakan pembangunan dan peresmian Mako di tiga area tersebut merupakan langkah strategis negara dalam memperkuat pengawasan dan penegakan norma di laut Indonesia.

"Peresmian ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia dari barat hingga timur," ujarnya.

Irvan berharap kehadiran Mako Bakamla ini menjadi pusat jasa keamanan laut nan dapat diakses masyarakat, terutama bagi nelayan, pelaku upaya pelayaran, dan para pengguna jasa maritim.

"Bakamla RI berkomitmen menghadirkan pelayanan publik nan optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas keamanan laut nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berandai-andai kapal nan melintasi Selat Malaka dikenakan biaya seperti nan bertindak di Selat Hormuz. Ia menyinggung posisi Indonesia nan berada di jalur strategis perdagangan dan daya dunia.

Mengutip pengarahan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya mengatakan Indonesia bukan negara pinggiran lantaran berada di lintasan strategis pelayaran global, ialah Selat Malaka.

"Arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan daya dunia," kata Purbaya ketika memberi sambutan dalam aktivitas Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

(fra/arp/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]