Ketua Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kesiapan Haji 2026: Visa Rampung, Kartu Nusuk Siap Distribusi

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang(DPR RI)

KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan apresiasi atas progres kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, khususnya mengenai publikasi visa jemaah nan telah rampung serta rencana pengedaran kartu Nusuk sebelum keberangkatan.

Hal tersebut disampaikan Marwan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M nan mengangkat tema "Transformasi Penyelenggaraan Haji Inklusif dalam Tantangan Dinamika Geopolitik Global" di Tangerang pada Rabu (8/4) malam WIB. 

"Penerbitan visa nan sudah selesai seluruhnya merupakan capaian penting. Demikian juga dengan Nusuk nan bakal dibagikan sebelum keberangkatan, ini menjadi bagian dari upaya peningkatan jasa kepada jemaah," kata Marwan.

Ia menekankan bahwa penyelenggaraan haji setiap tahun selalu menghadapi dinamika nan berbeda, sehingga diperlukan keahlian penyesuaian nan kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

"Tantangan haji itu sangat dinamis. Persoalan nan muncul tahun lampau belum tentu terjadi tahun ini. Karena itu, kita kudu bisa mengidentifikasi potensi masalah sejak awal agar tidak berakibat pada pelayanan jemaah," ujarnya.

Marwan juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memastikan kualitas jasa haji tetap optimal.

"Kementerian dan seluruh lembaga mengenai kudu bekerja bersama. Melayani jemaah haji dalam jumlah besar bukan perkara mudah, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama nan solid," tegasnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI berambisi penyelenggaraan haji dapat dilakukan secara berkepanjangan tanpa adanya kesenjangan dalam prosesnya setiap tahun.

"Penyelenggaraan haji itu berjalan setiap tahun, namun prosesnya tidak boleh terputus alias berjarak. Harus ada kesinambungan nan baik agar kualitas jasa terus meningkat," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil pelayanan jemaah, termasuk dalam menghadapi tantangan operasional seperti transportasi dan penerbangan.

"Anggaran kudu disesuaikan dengan kebutuhan layanan. Tantangan penerbangan dan aspek operasional lainnya kudu diantisipasi dengan matang agar jemaah tetap terlayani dengan baik," tuturnya.

Marwan pun menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia. (P-4)