Kolaborasi Semesta untuk SDM Unggul Indonesia

Direktur Politeknik Batam, Bambang Hendrawan(Dok. Istimewa)

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dengan tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” mengandung pesan sangat mendasar bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab dan kerja berbareng seluruh komponen bangsa. Sekolah, perguruan tinggi, industri, pemerintah pusat dan daerah, komunitas, hingga keluarga, semuanya merupakan bagian dari ekosistem pendidikan nan saling terhubung.

Tanpa kerjasama kuat, susah menghadirkan pendidikan nan betul-betul bermutu, inklusif, dan relevan. Pendidikan juga merupakan pedoman peradaban nan menentukan arah masa depan bangsa di tengah perubahan dunia nan semakin cepat.  Semangat ini juga sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto nan menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas nasional.

Namun, Hardiknas tahun ini datang dalam situasi berbeda. Untuk pertama kali sejak kebijakan mandat 20% anggaran pendidikan diterapkan, terjadi perubahan besar dalam komposisi anggaran kegunaan pendidikan. Sebagian secara signifikan dialokasikan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tentu perlu dipandang sebagai ikhtiar besar negara memperkuat kualitas generasi masa depan melalui intervensi gizi. Akan tetapi, di tengah keterbatasan fiskal, muncul pertanyaan penting: gimana menjaga keseimbangan arah pembangunan pendidikan agar agenda penguatan kualitas pendidikan tetap melangkah seiring agenda superprioritas dalam pemenuhan gizi?

Anggaran Besar Tantangan Prioritas

Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai sekitar Rp757–769 triliun, terbesar sepanjang sejarah Indonesia dan sesuai petunjuk konstitusi sebesar 20% APBN. Ini merupakan capaian krusial nan patut diapresiasi. Namun, struktur anggaran tahun ini mengalami perubahan signifikan setelah Program MBG masuk ke dalam kegunaan pendidikan dengan alokasi sekitar Rp223,5 triliun. Artinya, nyaris 29% total anggaran pendidikan terserap untuk mendukung program tersebut. Bahkan, jika dibandingkan shopping pemerintah pusat sektor pendidikan sebesar Rp470,46 triliun, alokasi MBG mencapai sekitar 47,5%.

Sebagai perbandingan, alokasi anggaran tiga kementerian utama pengelola pendidikan, ialah Kemenag, Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek, andaikan digabung totalnya hanya 41% dari shopping pendidikan pemerintah pusat, tetap berada di bawah nomor tersebut.

Fakta lain nan menarik, total anggaran pendidikan di luar MBG pada 2026 sekitar Rp545 triliun, tetap sedikit lebih rendah dibandingkan dengan total anggaran pendidikan nasional pada 2020 sebesar Rp547 triliun. Dalam perspektif kebijakan, dengan porsi anggaran MBG sebesar itu dan anggaran pendidikan nan angkanya mundur di 6 tahun ke belakang, menunjukkan negara sedang betul-betul menganggap intervensi gizi sebagai prioritas utama pembangunan manusia.

Akan tetapi, pendidikan adalah proses nan jauh lebih luas daripada sekadar memastikan peserta didik sehat secara fisik. Pendidikan juga bermaksud membangun keahlian intelektual, karakter, integritas, kreativitas, dan kemandirian. Karena itu, program pemenuhan gizi semestinya diposisikan sebagai enabler nan mendukung pendidikan, bukan menggantikan kebutuhan esensial pendidikan. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan. Sebab, ketika ruang fiskal pendidikan semakin sempit, terdapat akibat berkurangnya support terhadap aspek-aspek esensial pendidikan seperti peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, pengembangan sarana pendidikan, riset, inovasi, hingga penguatan daya saing temasuk sampai ke tingkat pendidikan tinggi.

Menjaga Ekosistem Pendidikan

Pendidikan berkualitas membutuhkan ekosistem sehat dan berkelanjutan. Ia memerlukan tenaga pendidik kompeten dan sejahtera, kurikulum nan adaptif, akomodasi belajar layak, ruang penemuan memadai, dan support terhadap produktivitas peserta didik. Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan kudu diukur dari parameter nan lebih mendasar seperti meningkatnya akses pendidikan, menurunnya nomor putus sekolah, membaiknya mutu pembelajaran, menguatnya kapabilitas riset dan inovasi, serta meningkatnya kualitas lulusan.

Penting dipahami bahwa bingkisan demografi nan bakal mencapai puncaknya sebelum 2035 tidak otomatis menjadi keuntungan. Bonus demografi hanya bakal menjadi kekuatan andaikan masyarakat usia produktif mempunyai kualitas pendidikan dan kompetensi memadai. Tanpa itu, bingkisan demografi justru dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi. Karena itu, agenda pembangunan SDM tidak boleh berakhir pada aspek kesehatan dan pemenuhan gizi. Ia kudu dilanjutkan hingga memastikan hadirnya sistem pendidikan nan bisa menghasilkan manusia Indonesia unggul dan produktif.

Peran Daerah Pentingnya Sinergi

Perubahan struktur anggaran pendidikan juga berakibat pada hubungan pusat dan daerah. Transfer biaya pendidikan ke wilayah pada 2026 turun cukup signifikan, dari sekitar Rp347 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp264,62 triliun pada 2026. Secara nominal juga tetap lebih rendah dibanding transfer pendidikan ke wilayah pada 2016 nan mencapai Rp266,63 triliun. Padahal, banyak wilayah tetap menghadapi tantangan serius mengenai pemerataan akses pendidikan, kualitas guru, keterbatasan sarana-prasarana sekolah, hingga tingginya nomor putus sekolah di sejumlah wilayah. Dalam kondisi disparitas kapabilitas fiskal antardaerah nan tetap tinggi, penurunan ruang fiskal pendidikan berpotensi memengaruhi kualitas jasa pendidikan, terutama di wilayah nan sangat berjuntai pada transfer pusat.

Bagi pemerintah daerah, biaya pendidikan selama ini menjadi instrumen krusial untuk memperbaiki akomodasi sekolah, mendukung jasa pendidikan lokal, dan menjawab kebutuhan spesifik wilayah. Sementara itu, pemerintah pusat tentu mempunyai argumentasi penguatan program nasional seperti MBG diperlukan untuk memastikan standar jasa dasar lebih merata dan berakibat cepat.

Karena itu, nan dibutuhkan bukan mempertentangkan pusat dan daerah, melainkan memperkuat sinergi keduanya. Pemerintah pusat perlu memastikan program nasional memberi ruang elastisitas bagi wilayah dan juga membantu penyelesaian masalah prioritas pendidikan di wilayah seperti program revitalisasi prasarana bentuk puluhan ribu sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan afirmasi support biaya pendidikan siswa kurang mampu. Sebaliknya, pemerintah wilayah juga perlu memperkuat penemuan dan efektivitas pengelolaan pendidikan sesuai karakter wilayah masing-masing.

Semangat “partisipasi semesta” hanya berarti andaikan kebijakan nasional dan kebutuhan wilayah melangkah saling menguatkan, bukan saling menggantikan.

Pendidikan Tinggi Jangan Tertinggal

Di tengah beragam perubahan kebijakan dan keterbatasan fiskal, pendidikan tinggi tidak boleh tertinggal. Secara empiris, tantangan pendidikan tinggi Indonesia tetap besar. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi tetap berada pada kisaran 32%, jauh di bawah negara maju nan telah melampaui 70%. Dari sisi struktur tenaga kerja nasional, lulusan pendidikan tinggi juga baru mengisi sekitar 11% total angkatan kerja Indonesia. Kondisi ini menunjukkan ekspansi akses, peningkatan mutu, dan penguatan relevansi pendidikan tinggi tetap menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini.

Masalahnya, banyak perguruan tinggi menghadapi keterbatasan pendanaan untuk memenuhi standar mutu pendidikan, terutama pada program-program berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) nan memerlukan biaya tinggi. Pada saat nan sama, daya beli masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin menurun dan elastisitas perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendanaan pengganti di luar duit kuliah juga tetap terbatas.

Dalam konteks inilah konsep “partisipasi semesta” sesungguhnya menemukan relevansinya. Pendidikan tinggi tidak mungkin melangkah sendiri. Kolaborasi dengan industri, masyarakat, komunitas, dan pemerintah menjadi kunci untuk memperkuat kualitas pembelajaran sekaligus meningkatkan relevansi lulusan. Pendidikan tinggi vokasi selama ini memberikan contoh cukup baik melalui pengembangan kurikulum berbareng industri, pembelajaran berbasis proyek, problem solving, teaching factory, dan program magang industri.

Namun model nan telah membuktikan bahwa keterlibatan beragam pihak dapat menghadirkan pembelajaran nan lebih kontekstual dan berakibat nyata, perlu diperluas dan itu memerlukan pendanaan tidak kecil.

Mahasiswa Investasi Masa Depan Bangsa

Mahasiswa nan saat ini berada pada rentang usia 18–24 tahun berada pada usia produktif dan kepemimpinan pada 2045, tepat ketika Indonesia memasuki momentum Indonesia Emas. Dengan kata lain, kualitas Indonesia 2045 sangat ditentukan kualitas mahasiswa hari ini. Karena itu, ruang pengembangan mahasiswa semestinya dipandang sebagai investasi strategis bangsa. Gejala menurunnya kesempatan lebih luas kepada para mahasiswa berperan-serta dan berprestasi di beragam program penalaran, minat dan talenta seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), kontes robot indonesia, international student mobility, dan juga program magang berakibat serta sertifikasi kompetensi calon lulusan perlu dicermati secara seksama agar dapat ditingkatkan kembali skalabilitasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, beragam program pengembangan mahasiswa tersebut terbukti menjadi ruang krusial untuk membangun daya saing generasi muda Indonesia. Semua program semacam ini tidak semestinya dipandang sebagai pelengkap, melainkan bagian inti dari investasi pembangunan SDM unggul. Sebab, dari ruang-ruang itulah lahir kreativitas, kepemimpinan, keahlian berinovasi, dan keberanian berkompetisi secara global.

Penutup

Tema Hardiknas 2026 mengingatkan kita pendidikan tidak dapat dibangun secara parsial dan jangka pendek. Pendidikan adalah kerja peradaban nan memerlukan keseimbangan kebijakan, kesinambungan investasi, dan kerjasama lintas sektor. Program MBG tentu krusial sebagai fondasi pembangunan manusia. Namun, fondasi itu kudu melangkah beriringan dengan penguatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, pendidikan berbobot hanya dapat diwujudkan andaikan seluruh komponen bangsa bisa menjaga keseimbangan arah pembangunan pendidikan: antara intervensi sosial dan penguatan mutu, antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Karena pendidikan, pada hakikatnya adalah investasi masa depan bangsa. (H-4)