Komdigi Sosialisasikan Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Terintegrasi

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba.

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berbareng dengan Kementerian Sosial RI (Kemensos) menyosialisasikan digitalisasi sistem perlindungan sosial (Perlinsos) terintegrasi pertama di Indonesia. Perlindungan sosial digital ini, nan didasarkan pada Digital Public Infrastructure (DPI) nan telah dimutakhirkan, diharapkan dapat meminimalkan support sosial nan salah sasaran, nan selama ini menjadi polemik di masyarakat.

Program ini merupakan pilot project dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), nan melangkah dengan menggunakan info kependudukan dari beragam lembaga pemerintah nan terhubung dan diverifikasi secara real-time. Ini menjadikan proses lebih transparan, dengan info nan lebih mutakhir, sehingga support sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat nan membutuhkan.

Digitalisasi ini terbagi dalam tiga bagian utama yaitu: Digital ID nan berfaedah memverifikasi identitas seseorang secara akurat, Data Exchange nan digunakan untuk menentukan kepantasan penerima support sosial, dan Digital Payment alias pembayaran digital, nan saat ini belum diimplementasikan.

Perlinsos digital diakses melalui portal berdikari nan dapat diakses masyarakat secara proaktif, untuk mengecek kepantasan mereka sebagai penerima support sosial alias bansos.

Masyarakat perlu melakukan proses verifikasi identitas nan melibatkan verifikasi biometrik nan divalidasi oleh Dukcapil melalui portal tersebut. Mereka kemudian dapat memilih program (PKH, Peluang Usaha, BPNT), nan mempunyai syarat dan ketentuan nan berlaku.

Setelah itu pengguna perlu mengisi info nan memerlukan persetujuan alias consent dari pengguna, dan setelah pengajuan, pengguna bakal mendapatkan nomor registrasi.

Proses verifikasi kepantasan pengajuan dilakukan sepenuhnya oleh sistem dengan memeriksa apakah pemohon memenuhi persyaratan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengecek kriteria nan bertindak seperti kepemilikan kendaraan roda empat, tagihan dan kapabilitas listrik rumah, serta ada tidaknya kerabat nan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).