Komisi I DPR Harap Pelibatan TNI Gembleng Peserta LPDP Dikaji Ulang

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin berharap program pelibatan TNI dalam pembekalan mahasiswa penerima danasiwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikaji ulang.

Hasanuddin menilai rencana itu berpotensi bertentangan dengan undang-undang dan mengganggu profesionalitas TNI sebagai perangkat pertahanan.

"Pelibatan TNI dalam konteks ini perlu ditinjau ulang. Kita kudu memastikan bahwa setiap lembaga negara bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Dia menjelaskan, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengatur secara tegas tugas TNI, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) nan mencakup 16 jenis tugas.

Dalam daftar itu, kata Hasan, tidak terdapat mandat nan secara spesifik mengatur peran TNI sebagai pemateri dalam pembekalan penerima beasiswa.

"Dalam daftar tugas OMSP tidak ada nan secara langsung berangkaian dengan peran sebagai pengajar dalam program pembekalan beasiswa. Ini krusial untuk menjadi perhatian agar tidak terjadi ekspansi peran di luar koridor hukum," kata personil Komisi di DPR nan salah satu tugasnya mengurus bagian pertahanan tersebut.

Hasanuddin juga mengingatkan agar lembaga alias lembaga sipil tak mudah melibatkan TNI di luar tugas utamanya. Menurut dia, perihal tersebut berpotensi memengaruhi fokus, profesionalisme, dan kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan kegunaan pertahanan negara.

Pensiunan tentara nan pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) itu mengatakan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kecintaan terhadap Tanah Air tidak kudu selalu diberikan oleh TNI. Menurutnya, jal tersebut dapat ditanamkan melalui beragam pendekatan nan lebih kontekstual dengan bumi pendidikan.

"Semakin sering TNI dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan, dikhawatirkan bakal berakibat pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan tugas utamanya," ujar politikus PDIP itu.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto berdasar pelibatan lembaga pertahanan negara itu adalah agar para penerima danasiwa tidak mengalami gegar budaya namalain culture shock saat berkuliah di luar negeri.

Selain itu, menurutnya, TNI juga bakal memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta training disiplin bagi para penerima beasiswa.

"Supaya mereka tidak culture shock dan semacamnya. Termasuk disiplin. Penguatan kebangsaan juga ada," ujarnya kepada wartawan dikutip dari 20Detik, Minggu (3/4).

Walaupun demikian, dia menjelaskan perihal prajurit TNI nan bakal dilibatkan untuk menggembleng penerima danasiwa LPDP itu tetap dibicarakan kriterianya.

Sementara itu, TNI AU nan dilibatkan dalam penggelembengan penerima danasiwa LPDP pun buka suara.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama (Marsma) I Nyoman Suadnyana mengonfirmasi pihaknya memfasilitasi penyelenggaraan program Persiapan Keberangkatan (PK) nan diselenggarakan oleh LPDP. Pembekalan itu dilakukan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,  pekan ini--mulai Senin (4/5) lampau hingga Sabtu (9/5) mendatang.

"Program tersebut diikuti oleh calon penerima danasiwa dan penerima danasiwa LPDP jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3), baik untuk studi dalam maupun luar negeri, sebagai bagian dari pembekalan sebelum memasuki masa studi," kata Nyoman saat dihubungi, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan materi nan diberikan kepada para peserta difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter.

Nyoman membantah para peserta mendapat latihan baris-berbaris.

"Dengan pemateri nan berasal dari beragam lembaga pemerintahan termasuk personel Lanud Halim, diminta untuk mengisi sesuai permintaan," kata dia.

(thr/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]