Komnas Haji Apresiasi Presiden Prabowo Soal Terobosan Tata Kelola Haji

Ilustrasi: Jemaah haji di Masjidil Haram(Antara)

KOMISI Nasional (Komnas) Haji mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto nan dinilai menunjukkan kesungguhan tinggi dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut disampaikan menyusul beragam kebijakan dan pengarahan strategis Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah berbareng personil Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menilai bahwa perhatian Presiden terhadap sektor haji tidak hanya berkarakter normatif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret nan menyentuh beragam aspek krusial penyelenggaraan haji.

"Presiden menunjukkan komitmen nan sangat kuat untuk membenahi tata kelola haji secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga efisiensi, keberpihakan kepada jemaah, dan keberanian mengambil terobosan nan selama ini tertunda," kata Mustolih dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti sejumlah rumor strategis, mulai dari penurunan ongkos haji, pemangkasan masa tunggu, hingga penguatan prasarana pendukung di Arab Saudi.

Pada penyelenggaraan haji 2026, ongkos haji sukses ditekan rata-rata sebesar Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah gejolak nilai daya dunia akibat ketegangan di Timur Tengah. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk tidak membebani jemaah dengan biaya tambahan.

Selain itu, masa antrean jemaah haji nan sebelumnya panjang sekarang sukses dipangkas menjadi sekitar 26 tahun dan ditargetkan terus berkurang ke depan.

Presiden juga mendorong pembangunan terminal unik jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Bahkan, rencana tersebut telah dikomunikasikan langsung dengan pemerintah Saudi sebagai bagian dari upaya memperlancar mobilitas jemaah.

Selama ini, jemaah haji Indonesia mendarat di dua airport utama, ialah King Abdulaziz International Airport di Jeddah nan berjarak sekitar 90 km dari Makkah, serta Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport di Madinah nan berjarak sekitar 450 km dari Makkah. Kehadiran terminal unik dinilai bakal mempercepat dan mempermudah mobilitas ratusan ribu jemaah Indonesia.

Di sektor transportasi udara, Presiden juga mengambil langkah sigap dengan menginstruksikan Garuda Indonesia dan Saudia untuk menjajaki kerja sama alias joint venture. Kedua maskapai ini selama ini menjadi tulang punggung penerbangan haji.

Langkah tersebut diambil untuk mengatasi inefisiensi penerbangan, di mana pesawat kerap terbang tanpa penumpang dalam salah satu fase perjalanan, baik saat berangkat maupun pemulangan. Kondisi ini dinilai membebani biaya operasional lantaran tetap dikenakan biaya penuh meski bangku kosong.

"Kerja sama antar maskapai ini adalah solusi konkret untuk menekan biaya terbesar dalam penyelenggaraan haji, ialah sektor penerbangan. Ini terobosan krusial nan berpotensi memecah kebuntuan nan terjadi selama puluhan tahun," ujar Mustolih.

Komnas Haji juga menilai beragam kebijakan Presiden merupakan bagian dari langkah berkepanjangan dalam reformasi penyelenggaraan haji. Sebelumnya, pemerintah telah merealisasikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah nan terpisah dari Kementerian Agama, serta memulai pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.

Menurut Mustolih, kebijakan-kebijakan tersebut bakal menjadi fondasi krusial dalam membangun ekosistem haji Indonesia nan lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.

"Komnas Haji mengapresiasi kesungguhan dan keberpihakan Presiden terhadap penyelenggaraan haji. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan arah baru tata kelola haji nan lebih baik dan berkelanjutan," pungkasnya. (P-4)