Kronologi Polemik Ceramah JK di UGM Berujung Dilaporkan ke Polisi

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menjadi sorotan usai ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung laporan polisi oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

JK dipolisikan lantaran dianggap telah menistakan aliran Agama Kristen lewat ceramahnya nan berjudul 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar'.

Belakangan, polemik ini berkembang hingga menyeret rumor lain, termasuk pernyataannya soal piagam Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berikut rangkaian JK pidato di UGM hingga dipolisikan GAMKI:

1. Ceramah 5 Maret di UGM singgung bentrok agama

JK menyampaikan pidato berjudul Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar di Masjid Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026.

Dalam ceramahnya, JK menyinggung bentrok Poso dan Ambon, serta menyebut kedua pihak nan bertikai kerap merasa tindakan membunuh dilandasi kepercayaan 'syahid'.

"Ada juga (konflik) lantaran agama... kedua-duanya Islam dan Kristen beranggapan meninggal alias menewaskan orang itu syahid," kata JK.

Ia juga menegaskan tidak ada kepercayaan nan membenarkan pembunuhan.

"Tunjukkan sama saya, kepercayaan Islam dan Kristen, nan mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Tidak ada," ujarnya.

2. 8 April: JK terseret polemik piagam Jokowi

Memasuki April, JK ikut terseret polemik dugaan piagam tiruan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai polemik tersebut meresahkan masyarakat dan memicu perpecahan.

"Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua," kata JK, Rabu (8/4).

JK apalagi menyebut polemik itu bisa dihentikan jika piagam original ditunjukkan.

"Sebenarnya sederhana persoalannya, lantaran saya percaya Pak Jokowi bahwa punya piagam asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan langkah tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya nan asli,," ujarnya.

3. 12 April: Kubu JK bantah tudingan penistaan agama

Ceramah JK di masjid UGM itu kemudian viral di media sosial, dengan hanya menunjukkan sebagian pidato. Cuplikan viral ini nan kemudian menjadi tudingan bahwa JK sudah menistakan agama.

Juru bicara JK, Husain Abdullah, membantah tudingan penistaan kepercayaan mengenai pidato tersebut. Ia menyebut potongan video nan beredar telah kehilangan konteks.

"Tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.

Ia menegaskan pernyataan JK justru mau meluruskan bahwa tidak ada kepercayaan nan membenarkan kekerasan.

4. 13 April: Kampus minta publik lihat konteks utuh

Pengelola kanal YouTube Masjid UGM juga mengimbau publik menonton pidato secara utuh.

"Jemaah sekalian, kami minta dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan nan beredar. Seringkali cuplikan nan tidak komplit dapat menimbulkan kesalahpahaman lantaran konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar," tulis admin kanal tersebut nan disematkan mulai Senin (13/4) kemarin.

5. 13 April: GAMKI laporkan JK ke polisi

DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) berbareng sejumlah organisasi melaporkan JK ke kepolisian.

Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat menyebut pernyataan JK dinilai menyinggung aliran Kristen dan menimbulkan kegaduhan.

"Bersama ini kami nan terdiri dari beragam Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat bakal melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke Kepolisian RI," kata Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat dalam keterangannya.

Ia menegaskan aliran Kristen tidak pernah membenarkan membunuh sebagai jalan menuju surga.

6. 14 April: laporan serupa muncul dari Sumut

Sejumlah organisasi nan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ikut melaporkan JK ke Polda Sumut.

Perwakilan aliansi, Bishop Dikson Panjaitan, menilai pernyataan JK telah menistakan aliran Kristen.

"Pernyataan Pak Jusuf Kalla ini sungguh menistakan," ujarnya.

7. 15 April: Pemerintah sorong penyelesaian lewat dialog

Menteri HAM Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik melalui dialog, bukan jalur hukum.

"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).

8. 17 April: Keluarga JK minta tak ada tindakan massa

Pihak family JK melalui Subhan Djaya Mappaturung mengimbau masyarakat tidak menggelar tindakan unjuk rasa.

"Sekali lagi kami tegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak ikut terhadap rayuan dan seruan unjuk rasa nan mengaitkan pembelaan alias support terhadap Bapak Jusuf Kalla," ujarnya, Jumat (17/4).

Keluarga juga meminta publik tidak terprovokasi serta menjaga stabilitas di tengah polemik nan berkembang.

(lau/dmi)

Add as a preferred
source on Google