KSAD Klaim Pembubaran Nobar Pesta Babi Arahan Pemda

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengklaim pembubaran hingga pelarangan aktivitas nonton bareng (nobar) dan obrolan movie dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang terjadi di beberapa wilayah beberapa waktu terakhir tak berasas petunjuk langsung dari TNI.

Jenderal bintang empat itu malah menyebut tindakan pembubaran tersebut merupakan keputusan pemerintah wilayah mengenai dengan pertimbangan keamanan wilayah.

"Itu kan memang coba saja ditanya nan jelas ya, lantaran ada pembubaran kan dari pemerintah wilayah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah, antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada akibat keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada petunjuk langsung," kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Maruli mengatakan pemerintah wilayah berkuasa untuk mengamankan wilayahnya.

Selain itu, dia malah menegaskan materi dalam movie dokumenter itu belum tentu benar, hingga mempertanyakan sumber biaya pembuatan karya duo sutradara Dhandy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut.

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membikin video, gimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba aja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berharta| lah," kata Maruli.

Dalam kesempatan itu, Maruli juga mengatakan keberadaan TNI di Papua untuk membantu masyarakat.

"Itu masyarakat di sana ada nan tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak datang ke sana banyak membantu mereka. Coba aja apa namanya ya, komunikasi langsung dengan orang-orang di sana," ujarnya.

Film dokumenter Pesta Babi mengangkat soal masyarakat adat--khususnya di Papua--yang memperjuangkan kewenangan lahan budaya mereka.

Sementara itu, setidaknya ada empat letak pembubaran tindakan nobar movie tersebut, seperti di Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat serta di Ternate Tengah, Maluku Utara.

Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale menyoroti hilangnya rimba di Papua usai dikonversi menjadi perkebunan industri dengan mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi.

Film ini juga merekam perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka.

Untuk pembubaran di Ternate yang dilakukan pihak TNI, Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi menyinggung masalah perizinan dan rumor SARA di kembali pembubaran tersebut. Jani juga menyatakan telah mengecek aktivitas nan melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate berbareng sejumlah organisasi mahasiswa, dan menyebutnya tak ada izin.

Acara nobar itu digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara berbareng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5) 

"Selain aspek perizinan, abdi negara juga mencermati materi dan tema aktivitas nan dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan titel movie dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat nan majemuk, terlebih andaikan dikaitkan dengan rumor SARA maupun bentrok sosial nan pernah terjadi sebelumnya," katanya mengutip detikcom, Selasa (12/5).

Dia menyatakan TNI tak melarang aktivitas obrolan selama dilaksanakan sesuai prosedur dan mempunyai izin. Ia juga menyinggung materi nan disampaikan tak boleh menimbulkan potensi bentrok di tengah masyarakat.

"Hingga saat ini, abdi negara keamanan berbareng unsur mengenai tetap terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap kondusif dan terkendali," demikian bunyi keterangan nan dibagikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang aktivitas nonton bareng (nobar) dan obrolan movie dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Menurutnya materi movie itu tetap wajar, dan meminta penduduk tak terpancing hanya lantaran judul, serta dipersilakan untuk menontonnya.

Yusril mengatakan kepada pihak-pihak terkait--utamanya masyarakat-- tidak terpancing melakukan perihal nan tak etik, lantaran titel movie tersebut kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian publik.

Ia menilai publik justru perlu diberi ruang untuk menonton hingga mendiskusikan isi movie tersebut secara terbuka.

"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi nan provokatif. Judul movie dokumenter itu sendiri memang kontroversial," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).

"Biarkan saja masyarakat menonton, lampau setelah itu silakan gelar obrolan dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," imbuh laki-laki nan sebelumnya dikenal sebagai master norma tata negara itu.

(yoa/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]