LPS Kembangkan IT BPR, Puteri Komarudin Dorong Koordinasi Diperkuat

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin mendorong Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas finansial lainnya dalam upaya pengembangan sistem teknologi info pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk pengelolaan info dan penemuan awal akibat perbankan secara real-time.

Dorongan itu disampaikan Puteri dalam Rapat Kerja (raker) Komisi XI DPR-RI dengan Ketua Dewan Komisioner LPS di Jakarta pada Selasa (19/5).

"Menurut kami, rencana ini sangat krusial untuk diperjelas koordinasinya. Karena memang, ekosistem BPR ini kan bukan hanya melibatkan LPS, tapi utamanya juga pengawasnya, ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, dari beragam kunjungan nan kami lakukan di wilayah mengenai dengan ini, memang tetap ada kebingungan mengenai dengan sistem info ini antara kewenangan nan berada di OJK dan LPS," ujar Puteri.

Puteri menilai, peran Anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio dari otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, juga dapat dioptimalkan untuk memperkuat koordinasi antarotoritas.

"Misalnya, koordinasi untuk penyelesaian RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) soal Program Penjaminan Polis nan memang sampai hari ini belum selesai, lantaran ada beragam dinamika dalam perkembangan pembentukannya. Ini berarti, perlu ada koordinasi nan lebih kuat lagi antar lembaga, terutama LPS dan juga pemerintah. Sehingga, apa nan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) bisa selesai peraturan teknisnya," ucapnya.

Lebih lanjut, Puteri menyampaikan support atas penguatan kelembagaan LPS dalam menjalankan kegunaan risk minimizer dan tambahan mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis Asuransi sesuai petunjuk UU PPSK.

"Kalau kita memandang benchmark di negara lain. Misalnya seperti di Korea Selatan dan juga Malaysia, kegunaan risk minimizer dan juga early intervention ini bisa kita lihat terlihat lebih definitif dan juga definitif pada struktur organisasinya. Menurut kami ini sangat krusial dan bisa menjadi referensi penguatan untuk kelembagaan LPS ke depannya," ujar Puteri.

Merespons permintaan Puteri, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution memastikan LPS bakal menjalin koordinasi dengan regulator lainnya dan asosiasi terkait.

"Kita pasti bakal berkoordinasi terus dengan OJK, juga tentunya dengan asosiasi BPR. Supaya nanti, kita tidak salah waktu kita merancang sistemnya dan kelak pemanfaatannya juga bakal optimal. Untuk tahap awal nanti, kita bakal pilih dulu 100 BPR nan betul-betul cocok dan masuk secara sistem," tutup Farid.

Dalam raker ini, Komisi XI DPR RI berbareng Ketua Dewan Komisioner LPS menyepakati penguatan kegunaan koordinasi dalam pembidangan dan tugas Dewan Komisioner LPS, termasuk bagi personil nan berasal dari unsur ex officio. Nantinya, unsur ex officio tersebut bakal memperkuat koordinasi, pengharmonisan kebijakan, serta pertukaran info dan informasi.

(rea/rir)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]